JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
Langkah pembenahan itu ditempuh menyusul berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program tersebut.
“Perlu waktu penataan, ya. Satu bulan. Satu bulan penataan,” kata Zulhas dalam acara Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Zulhas, pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah akan menata kembali titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah penerima manfaat, memperbaiki kualitas dapur, serta memverifikasi data penerima program.
Ia mengungkapkan, langkah tersebut perlu dilakukan oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) agar program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah itu dapat berjalan lebih efektif.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujarnya.
Penataan ulang MBG, kata Zulhas, merupakan respons atas berbagai persoalan yang mencuat selama program berlangsung. Beragam temuan itu akhirnya sampai ke Presiden Prabowo Subianto.
“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya mulai melakukan sejumlah langkah efisiensi agar program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Salah satunya dengan menghentikan sementara pembukaan titik layanan dan dapur baru.
Saat ini tercatat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan dievaluasi kembali. Penataan dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sembari memetakan kebutuhan di berbagai daerah. Menurut Nanik, langkah itu diperlukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.
Pada 2026, fokus pelaksanaan MBG tidak lagi semata-mata pada perluasan cakupan, melainkan peningkatan kualitas layanan. Karena itu, pengawasan terhadap operasional dapur akan diperkuat untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang memadai.
Nanik menegaskan Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki