JAKARTA, Lingkar.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka seleksi terbuka untuk enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang terbuka bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) aktif di Indonesia.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
“Terdapat enam jabatan strategis yang saat ini kosong dan akan diisi melalui seleksi terbuka, yaitu Kepala Biro Hukum, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, serta Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi,” ujar Cahya.
Ia menjelaskan bahwa jabatan-jabatan tersebut merupakan posisi eselon II yang memiliki peran krusial dalam mendukung kerja-kerja KPK, baik dalam bidang pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, maupun pendidikan antikorupsi.
Rekrutmen ini akan dimulai pada 20 Oktober 2025, dan dijadwalkan selesai pada akhir Desember 2025 dengan pengumuman nama-nama kandidat terbaik.
Persyaratan umum bagi peserta antara lain berstatus PNS aktif, memiliki pengalaman jabatan relevan minimal 5 tahun, pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b), pendidikan minimal S1, mempunyai rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
Khusus untuk jabatan Kepala Biro Hukum, pelamar wajib memiliki latar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Setiap peserta hanya diperbolehkan memilih satu dari enam jabatan yang tersedia.
“Adapun para pelamar hanya dapat memilih satu jabatan dari enam posisi yang tersedia,” kata Cahya.
Informasi detail mengenai persyaratan dan tahapan seleksi akan tersedia mulai 20 Oktober 2025 di laman resmi asnkarier.bkn.go.id dan rekrutmen.kpk.go.id.
Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Ranu Mihardja, menjelaskan bahwa panitia seleksi terdiri dari unsur internal dan eksternal KPK, termasuk perwakilan kementerian, lembaga, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Daftar Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama KPK:
Eksternal:
- Sang Made Mahendra Jaya – Irjen Kemendagri
- Dhahana Putra – Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham
- Pratama Dahlian Persada – Chairman CISSReC
- Sudharmawati Ningsih – Pejabat Mahkamah Agung
- Heru Susetyo – Guru Besar FH UI
- Ranu Mihardja – Mantan Jaksa dan Deputi KPK
- Gandjar L. Bonaparta – Dosen FH UI
- Taufik Rachman – Dosen FH Universitas Airlangga
- Judhi K. – Transparency International Indonesia, SPAK
Internal:
- Wawan Wardiana – Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
- Asep Guntur Rahayu – Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi
- Eko Marjono – Deputi Informasi dan Data
- Haerudin – Kaset Dewas
- Agung Yudha – Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi
- Aminuddin – Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid