JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, berharap hadirnya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat memperkecil friksi politik setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Situasi itu dikhawatirkan mengganggu pembangunan ekonomi pedesaan. Apalagi pertikaian itu bisa berlangsung bertahun-tahun, ini bisa menghambat pembangunan,” kata Nawardi, setelah pertemuan bersama Kementerian Koperasi dan UKM di Nusantara V, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa DPD RI akan mengawasi pembentukan Koperasi Merah Putih agar tidak menjadi lembaga politik dan tidak membuat kelompok masyarakat berbenturan.
“Dengan kehadiran koperasi desa, malahan para tokoh masyarakat desa yang berlawanan dapat berbaur dan bersama mengelola ekonomi melalui koperasi,” tambahnya.
Nawardi menambahkan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih tak akan berbenturan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada.
“Termasuk koperasi yang sudah berjalan. Karena landasan pembentukan koperasi itu adalah Inpres Nomor IX dan Keppres Nomor IX Tahun 2025 selain Peraturan Menteri,” paparnya.
Nawardi berharap Kopdes Merah Putih nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Selain lewat pengadaan barang harian kebutuhan rumah tangga, Kopdes Merah Putih juga akan mengelola barang bersubsidi mulai dari bahan bakar dan gas elpiji.
Pihaknya juga mengungkapkan adanya wacana untuk merevisi Undang-Undang Koperasi guna mengadopsi praktik Koperasi Merah Putih. Namun, revisi itu akan dilakukan sambil koperasi berjalan.
Jurnalis: Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Rosyid