GROBOGAN, Lingkar.news – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah menambah fakultas kedokteran (FK) hanya untuk mengejar angka pemenuhan dokter nasional.
Menurutnya, pendekatan berbasis kuantitas berisiko besar merusak mutu pendidikan dokter, mengabaikan kebutuhan dokter spesialis, dan memperlebar ketimpangan akses pendidikan kedokteran.
Pendidikan Dokter Bukan Produksi Massal
Edy menekankan bahwa arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penambahan FK dan kuota mahasiswa kedokteran harus dibaca secara komprehensif, bukan diterjemahkan secara serampangan.
“Kekurangan dokter tidak bisa diselesaikan dengan logika produksi massal. Pendidikan dokter bukan pabrik,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, membuka FK baru tanpa kesiapan ekosistem hanya akan menghasilkan lulusan yang lemah kompetensinya dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan.
“Dosen kurang, rumah sakit pendidikan tidak memadai, pembinaan klinik asal jalan. Kalau ini dipaksakan, yang dikorbankan adalah keselamatan pasien,” ujarnya tajam.
Baca juga: Presiden Prabowo Janji Buka Kampus Kedokteran Gratis Dibiayai Negara
Masalah Utama: Krisis Dokter Spesialis
Edy mengingatkan bahwa data Konsil Kesehatan Indonesia menunjukkan jumlah dokter nasional secara agregat sebenarnya mendekati standar minimal.
Masalah utama terletak pada kelangkaan dokter spesialis dan distribusi yang timpang, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Yang krisis itu spesialis, bukan sekadar dokter umum. Tapi ini justru sering diabaikan,” jelasnya.
Menurut Edy, solusi strategis seharusnya difokuskan pada percepatan dan perluasan pendidikan dokter spesialis, termasuk berbasis rumah sakit pendidikan di daerah 3T.
“Kalau negara serius, dorong pendidikan spesialis dan ikat dengan penugasan ke daerah 3T. Itu jauh lebih menjawab masalah,” ujarnya.
Biaya Kuliah Kedokteran Dinilai Terlalu Mahal
Edy juga menyoroti tingginya biaya kuliah kedokteran, yang dinilainya sudah melampaui batas kewajaran. Menurutnya, penambahan FK tanpa pengendalian biaya akan memperkuat kesan bahwa profesi dokter hanya untuk kelompok berduit.
“Ini bahaya laten. Negara seolah membiarkan pendidikan kedokteran dikapitalisasi. Anak pintar dari keluarga miskin tersingkir sebelum masuk,” tegasnya.
Tanpa regulasi biaya dan skema beasiswa yang kuat, kebijakan penambahan FK justru dapat menciptakan ketidakadilan struktural baru.
“Jangan bicara kekurangan dokter kalau pintu masuknya hanya terbuka bagi yang mampu bayar ratusan juta,” sindir Edy.
Beasiswa Kedokteran Harus Jadi Prioritas
Meski mengapresiasi rencana peningkatan anggaran riset nasional, Edy menilai hal itu tidak cukup. Pemerintah harus berani menempatkan beasiswa pendidikan kedokteran sebagai prioritas strategis nasional.
“Tanpa intervensi negara, mimpi mengejar rasio dokter hanya ilusi,” ucapnya.
Komisi IX DPR RI, lanjut Edy, akan berdiri di garis depan untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjebak pada solusi instan.
“Pemenuhan dokter harus adil, bermutu, dan merata. Kalau tidak, kita hanya menumpuk angka, tapi gagal menyehatkan bangsa,” pungkasnya.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Basuki