Bandung, Lingkar.news – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan pemerintah provinsi tidak menjadi investor tunggal dalam megaproyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan anggaran pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah di Jawa Barat.
Keputusan Pemprov Jabar untuk tidak menjadi investor tunggal didasari oleh prinsip keadilan distribusi anggaran. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa fokus pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada satu kawasan saja, melainkan harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat guna menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.
“Kita paham anggaran Jabar bukan hanya untuk Kota Bandung, tetapi untuk wilayah se-Jawa Barat. Nanti kalau terfokus semuanya di Kota Bandung, nanti orang Garut enggak kebagian jalan,” ujar Dedi Mulyadi selepas peresmian pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya di Terminal Leuwipanjang, Bandung pada Rabu (22/7/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depannya tetap membuka ruang bagi investasi serupa untuk menata transportasi publik di wilayah aglomerasi lain yang memiliki pertumbuhan industri pesat. Pemprov Jabar telah memetakan dua wilayah penyangga lain, yakni Bogor Raya dan Bekasi Raya, sebagai fokus pengembangan transportasi massal berikutnya karena berbatasan langsung dengan ibu kota negara.
“Dengan perkembangannya transportasi publik di pusat kota, yang saya lihat ada dua, ada dua episentrum wilayah, satu wilayah Bandung Raya, yang kedua wilayah Bogor Raya dan Bekasi Raya,” kata Dedi Mulyadi.
Penyediaan jaringan transportasi yang terintegrasi di kawasan penyangga Jakarta dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurai kepadatan penduduk serta mobilitas warga yang tinggi.
“Kehadiran transportasi massal yang terintegrasi di Bogor Raya dan Bekasi Raya sangat penting untuk mengurai kemacetan sekaligus melayani tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat,” tutur pria yang akrab disapa KDM tersebut.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis