JAKARTA, Lingkar.news – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa total efisiensi anggaran belanja tidak penting di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mencapai Rp 5 triliun.
Dedi menjelaskan bahwa pemangkasan belanja tidak penting di Pemprov Jabar itu seperti menghapus anggaran baju dinas, menihilkan anggaran perjalanan dinas luar negeri dari sebelumnya Rp 1,5 miliar, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri menjadi Rp 700 juta dari Rp 1,8 miliar.
Menurutnya, total nilai dari efisiensi anggaran belanja yang tidak penting, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak semestinya dibuat, mencapai Rp 5 triliun.
Dedi menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk memangkas belanja yang tidak penting guna mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia memastikan efisiensi tersebut tidak mengganggu aspek pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jabar.
“Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar, sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting,” ujarnya usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Minggu, 16 Februari 2025.
Dana itu, kata Dedi, nantinya dialihkan untuk sektor pendidikan seperti membangun ruang kelas dan sekolah baru. Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan jalan lintas mulai dari Parung Panjang, Jalan Puncak Dua, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.
Di sektor ketahanan pangan, dana hasil efisiensi bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan meningkatkan mutu laboratorium guna peningkatan bibit padi. Sementara itu, pada sektor kesehatan, akan digunakan untuk pengintegrasian layanan dari mulai rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.
“Seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jabar bisa tuntas pada 2026 karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jabar memiliki nilai investasi yang cukup,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.
Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)