CIREBON, Lingkar.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memastikan efisiensi anggaran tak akan menyentuh komponen gaji dan tunjangan para pejabat negara maupun pejabat daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan ketentuan efisiensi anggaran sudah diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Presiden.
“Kalau DPRD, kepala daerah, pejabat negara, pejabat daerah, ASN, terkait dengan gaji dan tunjangannya memang tidak diefisiensikan,” kata Ono di Kantor Bupati Cirebon, Jabar, Rabu, 21 Mei 2025.
Ono juga menepis anggapan bahwa DPRD Jabar tidak menerapkan efisiensi anggaran. Sebab, efisiensi dilakukan secara selektif hanya pada kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Efisiensi hanya dilakukan untuk perjalanan dinas, seminar, rapat, atau kegiatan yang tidak punya output yang jelas,” ujarnya.
Ia mencontohkan efisiensi yang terjadi pada komponen belanja seragam dinas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang mencapai sekitar Rp150 juta.
Hal itu, kata dia, disebabkan karena Gubernur Jabar memilih tidak menggunakan seragam dinas standar seperti pakaian dinas lapangan (PDL) atau pakaian dinas harian (PDH).
“Beliau (Gubernur) hanya pakai baju putih-putih dan ikat kepala. Jadi karena tidak digunakan, otomatis komponen belanja itu bisa diefisiensikan,” katanya.
Ia menyampaikan efisiensi tidak dilakukan secara menyeluruh, agar tetap menjaga standar operasional dan citra kelembagaan.
“Kalau saya misalnya menolak pengadaan seragam, nanti yang lain bagaimana? Ada yang memang biasa pakai baju safari, jadi tetap dibutuhkan,” ungkapnya.
Dia menuturkan terkait dinamika yang terjadi antara DPRD khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan dengan Gubernur Jabar saat ini sudah membaik.
Ono mengatakan saat ini telah terjadi klarifikasi, serta permintaan maaf akibat kendala komunikasi sebelumnya.
Ia berharap Gubernur Jabar dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD yang dijadwalkan Kamis, 22 Mei 2025, agar hubungan lembaga legislatif dan eksekutif tetap harmonis.
“Intinya, besok kami akan rapat paripurna. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa hadir dan menyampaikan langsung beberapa hal. Tapi yang jelas, kemarin sudah ada permintaan maaf, dan itu harus kita hargai. Jadi persoalan sudah selesai,” pungkasnya.
Jurnalis: Antara
Editor: Ulfa Puspa