Cirebon, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas program perlindungan asuransi bagi para nelayan. Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Kamis (17/9/2026), sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan serta keselamatan kerja bagi tenaga kerja sektor informal di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
Program perlindungan tersebut saat ini telah mencakup satu juta petani, nelayan, serta pekerja informal lainnya. Pemprov Jabar merencanakan ekspansi kepesertaan secara bertahap agar bisa menjangkau hingga empat juta orang pada tahun 2027.
Pendataan nelayan di seluruh wilayah Jawa Barat sangat diperlukan agar distribusi asuransi ini dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Pembiayaan program ini bersumber dari anggaran Pemprov Jabar yang nantinya disinergikan dengan skema kerja sama bersama pemerintah kabupaten dan kota setempat.
Skema perlindungan ini dirancang secara komprehensif, mencakup penanganan penyakit sesuai ketentuan serta santunan khusus bagi nelayan yang mengalami kecelakaan saat bekerja di laut. Nelayan juga diimbau untuk mengelola hasil melaut dengan bijak, termasuk menyisihkan sebagian pendapatan sebagai tabungan demi ketahanan finansial keluarga.
Di samping kesejahteraan sosial, kelestarian ekosistem laut menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan aktivitas lingkungan di hulu. Kerusakan di area pegunungan berpotensi memicu sedimentasi sungai, di mana aliran air tersebut membawa sampah dan limbah yang akhirnya mencemari laut.
Pemprov Jabar berkomitmen mempelopori pemakaian plastik yang mudah terurai untuk menekan volume sampah plastik di lautan yang dapat merusak rantai makanan laut, seperti membunuh plankton dan mengkontaminasi ikan dengan mikroplastik. Penataan kawasan pesisir dan infrastruktur penunjang pariwisata juga terus digenjot demi menciptakan lingkungan pantai yang bersih dan rapi.
Secara keseluruhan, program komprehensif Pemprov Jabar ini mengintegrasikan jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja bagi nelayan, serta pelestarian ekologi laut dan penataan infrastruktur pesisir demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Di 2027 akan ditambah menjadi empat juta. Jadi nanti nelayan di Kota Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon, kemudian nelayan di pantai utara semuanya, kepala Dinas Kelautan saya minta segera dibuatkan data yang memadai,” katanya, Kamis (17/9/2026).
“Kalau ada jaminan kematian, sampai anaknya mendapat beasiswa sampai dia selesai kuliah,” ujarnya.
“Gunung diurus, laut dijaga. Ini dua hal yang sering berhubungan satu sama lain,” katanya.
“Kehadiran negara adalah bergerak pada hal-hal yang besar dan perlindungan,” katanya.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis