BANDUNG, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi meluncurkan hotline darurat untuk menjamin keselamatan warga Jabar yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.
Langkah ini diambil menyusul instruksi langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, guna memetakan kondisi pekerja migran, mahasiswa, hingga jemaah umrah di tengah situasi keamanan yang memburuk.
“Pak Gubernur peduli terhadap keselamatan warga Jawa Barat yang ada di Timur Tengah. Itu menjadi perhatian serius,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Adi Komar, di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (3/3/2026).
Nomor Hotline dan Mekanisme Pelaporan
Pemprov Jabar menyediakan nomor hotline 0821-2603-0038 bagi warga Jabar di kawasan konflik maupun keluarga di Indonesia yang membutuhkan informasi mendesak.
Layanan ini dikelola secara kolaboratif oleh tim Humas dan Diskominfo Jabar untuk memetakan kondisi riil warga di lapangan.
“Warga Jawa Barat di Timur Tengah bisa menyampaikan kondisinya dan apa yang diperlukan, nanti akan kami tindak lanjuti,” jelas Adi.
Data warga terus diperbarui karena sebarannya cukup luas, mulai dari pekerja migran, mahasiswa, hingga jemaah umrah yang tertahan akibat penutupan wilayah udara.
Koordinasi dengan Pusat untuk Evakuasi
Setiap laporan yang masuk akan dikoordinasikan secara intensif dengan pemerintah pusat guna menentukan langkah evakuasi.
Proses evakuasi saat ini tidak mudah dilakukan karena sebagian besar wilayah udara di kawasan Timur Tengah ditutup untuk penerbangan komersial.
“Beberapa sudah menyampaikan kondisi mereka kepada kami dan komunikasi terus kami lakukan secara bertahap,” kata Adi.
Eskalasi Konflik Iran, AS, dan Israel
Konflik memanas setelah operasi gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan skala besar ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta sejumlah petinggi militer Iran.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke Israel dan sejumlah pangkalan militer serta aset milik AS di negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Pemerintah Arab Saudi juga melaporkan Kedutaan Besar AS di Riyadh diserang dua drone yang menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan ringan.
Situasi tersebut mendorong sejumlah negara meminta warganya untuk keluar dari kawasan tersebut, meski proses evakuasi terhambat akibat penutupan ruang udara secara masif.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki