JAKARTA, Lingkar.news – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu poin yang dibahas Komisi XII DPR RI bersama pengelola SPBU Swasta, Shell, Vivo, BP-AKR, AKR Corporindo, dan Exxon.
Kritik tajam kelangkaan BBM dilontarkan Alfons Manibui. Ia menyebut kelangkaan BBM di daerah pemilihannya, Papua Barat, yang telah berlangsung selama puluhan tahun meskipun daerah tersebut punya kekayaan minyak dan gas bumi.
Dia pun menantang lima SPBU swasta untuk membuka SPBU di Papua untuk mengatasi kelangkaan BBM.
“Mau enggak Shell, Vivo, dari BP bangun SPBU di Papua? Pasti enggak mau, karena dianggap nanti rugi,” ucapnya, Rabu, 1 Oktober 2025.
Oleh karena itu, Alfons mengajak SPBU swasta mencari solusi untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU.
“Jadi tolonglah kita sama-sama berpikir tentang ini, bahwa kita harus menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM,” ucapnya.
Dia juga mengatakan bahwa DPR peduli dengan persoalan ini sehingga ia mengajak pihak-pihak terkait untuk saling berdiskusi mencari solusi bukan saling menyudutkan.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPR Yulian Gunhar menyoroti Pertamina yang tidak menyediakan produk BBM oktan RON 95 sehingga SPBU swasta mengalami kelangkaan stok BBM.
Ia berpendapat persoalan tersebut ganjil karena kebijakan Kementerian ESDM mewajibkan SPBU swasta membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun.
“SPBU swasta menjual tiga jenis bensin, Ron 92, 95, dan 98. Sedangkan Pertamina hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98,” ucapnya.
Atas kebijakan itu, menurut Gunhar, ia tidak heran jika SPBU swasta tidak bisa memasok bahan bakar.
Sedangkan BBM jenis Ron95, kata dia, hanya tersedia di 119 SPBU di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.