JAKARTA, Lingkar.news – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Program Bansos Pangan berupa 10 kilogram (kg) beras per bulan pada periode Oktober–November 2025 ditambah dengan 2 liter minyak goreng. Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI mengenai tambahan bantuan tersebut. Ia menyatakan, Banggar akan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 jika usulan ini diterima.
“Kami barusan berlima (Banggar) berkonsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR. Agar stimulus yang Rp16,23 triliun, khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras, mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter, kalau itu sepakat posturnya sepakat,” ujar Said dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Bappenas di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.
Said menambahkan, sebelumnya Banggar mengusulkan tambahan minyak sebanyak 5 liter, namun akhirnya disepakati hanya 2 liter karena pertimbangan kecukupan anggaran dan efektivitas program.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesanggupan pemerintah untuk menambahkan minyak goreng ke dalam paket bantuan tersebut.
“Kalau tambah 2 liter (minyak goreng), saya pikir kami sanggup,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, program Bantuan Pangan berupa beras 10 kg per bulan untuk Oktober–November 2025 masih bersifat uji coba. Jika nantinya bantuan dirasa belum mencukupi, maka akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.
Sebagai informasi, pemerintah tengah menyiapkan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi 2025 yang terdiri dari delapan program akselerasi, empat program berkelanjutan pada 2026, serta lima program unggulan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.
Salah satu program dalam kebijakan tersebut adalah Bantuan Pangan yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober–November 2025 dengan alokasi 10 kg beras per bulan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut untuk periode berikutnya.
“Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya Desember, itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” kata Airlangga.
Jurnalis: Ant
Editor: Sekar S