JAKARTA, Lingkar.news – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
“Terkait Jakarta Funding, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.
Hal itu ia sampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa, 27 Mei 2025.
Jakarta Funding, kata dia, merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.
“Jakarta Funding itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi, dan sebagainya,” ujar Pramono.
Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan Jakarta Funding.
“Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.
Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila Jakarta Funding terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta menurutnya juga telah siap dengan pandangannya mengenai Jakarta Funding tersebut.
Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia sempat menyampaikan akan mengembangkan Program Jakarta Funding yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.
Jakarta Funding ini diketahui akan dimulai dengan modal sebesar Rp 3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.
Pramono memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sisa anggaran itu antara Rp 5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp 3 triliun saja untuk modal dasar Jakarta Funding, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi revenue (pendapatan, red) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.
Ia meyakini bahwa program ini dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp 91 triliun.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).
Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.
Jurnalis: Antara
Editor: Utia Lil