Kendari, Lingkar.news – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengingatkan seluruh jajarannya, pemerintah daerah, serta mitra kerja untuk menjaga transparansi dan memastikan tidak ada praktik penyelewengan anggaran (korupsi) dalam realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PKP Maruarar Sirait saat ditemui di Kendari, Jumat (29/05/2026), menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas jika menemukan adanya oknum yang berani memotong atau menyalahgunakan hak masyarakat miskin tersebut.
“Tolong pastikan tidak ada korupsi, harus terbuka. Saya akan tegas menindak, kalau ada yang korupsi. Jangan sampai APBN dikorupsi, betul-betul hak rakyat itu harus diberikan,” kata Maruarar usai meluncurkan program BSPS se-Sulawesi di Kendari.
Maruarar menjelaskan, program renovasi rumah atau bedah rumah ini merupakan salah satu program unggulan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto demi memastikan hak hunian layak bagi masyarakat terpenuhi secara cepat dan masif.
Di Kota Kendari sendiri, capaian target peningkatan kualitas rumah rakyat tersebut mencatatkan lonjakan performa yang sangat signifikan, dari yang tahun 2025 hanya menyasar 1.129 unit, kini melesat hingga mencapai 8.973 unit rumah pada tahun 2026.
“Peningkatannya luar biasa besar. Gaji pegawai kami tetap, tetapi kerja keras mereka, luar biasa. Ini yang perlu dihargai,” ujarnya.
Ia mengungkapkan jika efisiensi anggaran Program BSPS di daerah itu juga berhasil ditekan berkat adanya sistem ‘tender rakyat’.
Terobosan tersebut mampu menurunkan harga materi bangunan tanpa mengurangi kualitasnya, sehingga sisa anggaran dapat dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Menurut dia, kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kunjungan kerja ini menegaskan bahwa pembenahan permukiman di Bumi Anoa menjadi agenda yang sangat krusial bagi pemerintah pusat.
Di sisi lain, Menteri PKP juga memuji sinergi erat dan budaya gotong royong yang ditunjukkan oleh anggota DPR RI Ridwan Bae, tokoh masyarakat, serta jajaran Pemerintah Kota Kendari dalam proses pembenahan permukiman warga.
Secara khusus, ia mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Kendari yang telah menyiapkan rumah susun (rusun) sebagai tempat tinggal sementara bagi keluarga penerima manfaat yang rumahnya sedang dibedah, terlebih salah satu kepala keluarga tersebut sedang dalam kondisi sakit.
“Itu artinya, ada gotong royong di antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Bagus yang dilakukan Ibu Wali Kota itu, terus terang sesuatu hal yang jarang. Kita mengurus rakyat kita dengan hati dan profesional,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Sekretaris Kabinet terus memantau perkembangan program ini secara berkala agar dapat berjalan efektif, cepat, dan berdampak masif di seluruh Indonesia. (rara-lingkar.news)