Jakarta, Lingkar.news – Koordinasi dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran.
“Kami berdiskusi dengan Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, lintas kementerian/lembaga guna capaiannya benar-benar tepat sasaran,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/1)
Menurut Jasra Putra, sejumlah hal yang harus diperhatikan, mulai dari kandungan gizi, sanitasi dapur, pengawasan bibit menjadi sumber pangan, tahap distribusi, hingga hidangan makanan sampai ke tangan anak.
KPAI juga meminta program ini berdampak secara ekonomi kepada setiap keluarga.
“Program ini diharapkan memanfaatkan SDM yang dekat, kearifan lokal, dan padat karya. Sehingga keinginan Presiden Prabowo dalam Program MBG yang berdampak luas bisa terjadi, ekonomi sirkular bisa terwujud, dan pengetahuan, keterampilan keluarga dalam melindungi anak meningkat,” kata Jasra Putra.
Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.
Prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi.
Pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029. (rara-lingkar.news)