JAKARTA, Lingkar.news – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah segera menyiapkan skema pemulangan yang jelas dan terukur bagi 58 ribu jemaah umrah Indonesia yang tertahan akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Selly, negara harus memastikan perlindungan maksimal terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak gangguan penerbangan internasional.
“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” ujarnya di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Tertahan
Diketahui, lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia belum dapat kembali ke Tanah Air sesuai jadwal karena gangguan penerbangan internasional yang dipicu eskalasi konflik regional.
Penutupan ruang udara oleh sejumlah negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah menyebabkan terganggunya jalur penerbangan internasional.
Sementara itu, Arab Saudi bersama Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada.
Kondisi ini menempatkan ribuan WNI dalam posisi rentan, baik dari sisi keamanan, kepastian perjalanan, maupun kepastian layanan selama berada di luar negeri.
Baca juga: Kemenhaj Imbau Jemaah Umrah Tunda Keberangkatan ke Tanah Suci
DPR Soroti Pentingnya Protokol Krisis Terstruktur
Selly menyampaikan bahwa imbauan resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh menegaskan pemerintah terus memantau situasi secara intensif.
Namun, menurutnya, imbauan tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dan sistematis guna memastikan kepastian pemulangan jemaah.
Ia menilai situasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
Selly menekankan setidaknya terdapat tiga aspek strategis yang harus diperkuat ke depan. Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara.
Ia menilai perlunya protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jemaah terdampak situasi darurat.
Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jemaah tidak menanggung beban akibat risiko global.
Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.
“Situasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global,” ujarnya.
Selly juga mendorong pemerintah menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala guna menghindari kecemasan berkepanjangan di kalangan keluarga jemaah.
Baca juga: Penutupan Wilayah Udara Timur Tengah Picu Pembatalan Penerbangan di Bandara Soetta
Pemerintah Koordinasi dengan Arab Saudi
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta PPIU.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jamaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujarnya.
KUH Jeddah Bentuk Tiga Tim di Bandara
Staf Teknis Urusan Haji Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah Muhammad Ilham Effendy mengatakan pihaknya telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, mengantisipasi potensi keterlambatan atau penundaan penerbangan.
“KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan,” ujar Ilham dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki