Bandung, Lingkar.news – Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung. Inisiatif ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, menyatakan bahwa konsep Sekolah Rakyat yang berbasis asrama memerlukan lingkungan belajar yang khusus, kondusif, dan terpisah dari aktivitas publik untuk menjamin efektivitas kegiatan belajar mengajar.
“Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Namun ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri yang terintegrasi karena konsepnya adalah sekolah berasrama sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik,” ujar Hasbullah pada Jumat (31/7/2026).
Menurut Hasbullah, fasilitas yang saat ini memanfaatkan aset KONI Kabupaten Bandung berupa asrama atlet dan gedung perkantoran masih memadai untuk tahap awal. Namun, ketersediaan lahan permanen seluas 7,6 hektare yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai krusial sebagai langkah strategis.
Pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi syarat mutlak dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan mencetak lulusan yang mampu bersaing dengan sekolah umum.
“Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Komisi V DPRD Jabar menyoroti pentingnya kesejahteraan tenaga pendidik meski rekrutmen guru berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial. Hasbullah menekankan bahwa perencanaan ke depan harus berbasis data akurat mengenai angka putus sekolah dan kemiskinan ekstrem agar program ini tepat sasaran.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis