Ombudsman Minta Kuota Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 18 Juta Ton

BOGOR, Lingkar.news – Ombudsman RI meminta kepada pemerintah untuk menaikkan kuota pupuk bersubsidi dari 9 juta ton menjadi 18 juta ton untuk mengantisipasi dampak El Nino yang dapat menurunkan produktivitas pertanian.

“Untuk mengantisipasi turunnya produktivitas pertanian akibat El Nino, Ombudsman meminta pemerintah menaikkan kuota pupuk bersubsidi menjadi 18 juta ton,” kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam workshop “Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi” di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Ia menjelaskan hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa El Nino memberikan dampak pada penurunan produksi pangan dan peningkatan harga pangan yang berimbas pada kenaikan inflasi dan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut dia, penambahan kuota pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian pangan.

“Maka menambah kuota pupuk bersubsidi dapat dipertimbangkan menjadi salah satu opsi,” ujar dia.

Yeka juga menggarisbawahi mengenai menyambungkan kebijakan pupuk bersubsidi dengan upaya peningkatan jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Karena, pupuk bersubsidi menyumbang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian pangan, yang kemudian dapat diserap oleh Bulog sehingga memenuhi target CBP secara nasional.

Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di tempat yang sama, mengatakan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah tahun ini minimal sebanyak 2,4 juta ton.

“Arahan Bapak Presiden, meminta Bulog meningkatkan stok CBP dari yang sudah di-secured sebanyak 1,3 juta ton per 2 Agustus 2023, dengan target serapan 2,4 juta ton sampai akhir tahun 2023,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ingin implementasi program pupuk bersubsidi lebih akurat dan tepat sasaran dalam menghadapi dampak El Nino.

“Masalah pupuk ini menjadi sangat penting karena ini berkait dengan produktivitas, terutama padi yang kita butuhkan, kita menghadapi climate change, hadapi El Nino, menghadapi krisis pangan dunia,” ungkapnya.

Menurut dia, sejumlah permasalahan pada implementasi program pupuk bersubsidi ini menjadi konsentrasi bagi Kementan untuk segera dibenahi, sehingga programnya bisa berjalan lebih masif, tepat sasaran, dan akurat. (Lingkar Network | Koran Lingkar)