KOTA BOGOR, LINGKAR.NEWS – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menekankan pentingnya penggunaan data akurat sebagai landasan utama dalam pelaksanaan Rembuk Stunting di tingkat desa.
Langkah ini diambil guna memastikan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting (P3S) tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan intervensi yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) yang berlangsung di Hotel Bigland, Kota Bogor, pada 9–11 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh PIC Stunting TAPM Kabupaten dan Provinsi serta perwakilan Dinas PMD dari berbagai daerah.
Fasilitator kegiatan, Ayu Yuningsih, memaparkan bahwa desa harus mampu menerjemahkan data dari berbagai sumber terintegrasi—seperti e-HDW, e-PPBGM, eLSIMIL, dan SIGA—menjadi keputusan strategis.
Dengan pendekatan analisis berbasis scorecard, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kesenjangan layanan secara spesifik, mulai dari akses sanitasi hingga pemenuhan gizi bagi remaja putri dan ibu hamil.
Salah satu peserta TOT dari TAPM Kabupaten Gunungkidul, Aris Nurkholis, menyambut positif penguatan kapasitas berbasis data ini. Menurutnya, kemampuan membaca data adalah kompetensi krusial bagi pemerintah desa dan kader agar rembuk stunting mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
“Data memberikan kita gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sasaran dan kesenjangan layanan. Karena itu, rembuk stunting seharusnya tidak hanya membahas berapa angka stunting, tetapi juga siapa yang belum mendapatkan layanan, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling tepat dilakukan,” ujar Aris.
Aris menambahkan, peran pendamping sangat vital dalam membantu desa mengubah angka-angka statistik menjadi informasi yang mudah dipahami. Dengan demikian, hasil kesepakatan dalam rembuk stunting dapat dikawal agar masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran desa yang lebih efektif.
Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah paradigma penanganan stunting di desa, di mana setiap program yang disusun tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Melalui integrasi data yang kuat, Kemendesa PDT menargetkan efisiensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional.
Penulis : Aris Nurkholis / TAPM Kabupaten Gunungkidul – Lokasi : (Kota Bogor, Jawa Barat)