BANDUNG, Lingkar.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan dilakukannya restrukturisasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan penggabungan (merger) dinas-dinas yang memiliki fungsi serupa.
Langkah ini dinilai perlu untuk menciptakan efisiensi, baik dari struktur birokrasi maupun dari sisi penggunaan anggaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan usulan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai strategi menata kembali struktur organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih tepat fungsi dan minim pemborosan.
“Dinas yang satu rumpun atau sejenis digabungkan saja, otomatis akan terjadi penghematan,” ujar Ono di Bandung, Senin (30/3/2026).
Penyederhanaan Sektor Pertanian dan Pangan
Ono mencontohkan sektor pertanian yang saat ini terbagi ke dalam beberapa instansi dengan fungsi berdekatan, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan.
Menurutnya, penggabungan ini akan menyederhanakan koordinasi kebijakan, sehingga hasilnya lebih terasa bagi petani dan pelaku usaha pangan.
Jaminan Nasib Tenaga PPPK dalam Efisiensi
Meski mendorong perampingan struktur, Ono juga memberikan catatan keras agar efisiensi tidak mengorbankan nasib pegawai. Ia menolak tegas opsi pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Bagaimanapun juga PPPK bertanggung jawab dalam layanan publik. Mereka sudah lama berproses, bahkan puluhan tahun bekerja,” ucapnya.
Komitmen Efisiensi Internal DPRD Jabar
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Jabar juga telah memulai efisiensi internal secara ketat. Ono menyebutkan bahwa kunjungan kerja ke luar provinsi maupun luar negeri kini telah dihapus, termasuk pemangkasan anggaran konsumsi rapat.
“Kami sudah menghilangkan kunjungan luar provinsi, kunjungan luar negeri, kita juga menghemat terkait dengan makan-minum,” ujarnya.
Bahkan, legislatif menyatakan kesiapan untuk kembali menggelar rapat kerja secara daring sebagaimana praktik saat pandemi COVID-19 guna menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pembahasan kebijakan.
“Kalau perlu rapat daring lagi, kami siap. Itu bagian dari komitmen efisiensi,” tutur Ono.
Ia berharap restrukturisasi ini segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jawa Barat agar penghematan anggaran yang dihasilkan dapat dialihkan untuk membiayai program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki