JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menanggapi pernyataan Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj yang menyebut konflik internal PBNU saat ini dipicu oleh isu konsesi tambang dan mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah.
Gus Yahya menyebut usulan tersebut dapat dibahas melalui mekanisme organisasi.
“Iya itu gak masalah tapi semua harus dibicarakan bersama, toh, karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa, mari kita bicarakan nanti,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.
Gus Yahya tidak menyalahkan jika publik memandang konflik internal PBNU berkaitan dengan konsesi tambang, mengingat isu tersebut menjadi sorotan luas. Namun menurutnya, persoalan di tubuh PBNU tidak semata-mata bersumber dari masalah tambang.
“Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin saya kira ya masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ. Tapi kita pasti lihat lah, karena ini kompleks ada masalah macam-macam,” kata Gus Yahya.
Sebelumnya, melalui NU.or.id, KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangannya terkait konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Ia mengusulkan agar konsesi itu dikembalikan kepada negara demi menghindari mudarat yang dianggap semakin nyata bagi organisasi.
Kiai Said mula-mula melihat pemberian konsesi tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi NU sekaligus peluang memperkuat kemandirian ekonomi jam’iyah. Selama dikelola dengan tata kelola yang baik dan memberikan manfaat bagi warga, konsesi itu dinilai tepat.
Namun, dinamika internal PBNU beberapa bulan terakhir justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
Perdebatan mengenai tata kelola, gesekan di internal organisasi, serta polemik yang meluas ke publik dinilai telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan PBNU.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid