DEPOK, Lingkar.news – Persoalan sampah di TPA Cipayung, Kota Depok, mendapat sorotan dari masyarakat. Pasalnya, tumpukan sampah yang overload juga berdampak pada antrean kendaraan pembuang sampah sehingga ada keterlambatan pengangkutan sampah di wilayah Depok, Jawa Barat.
Sebelumnya, menurut tinjauan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady mengatakan bahwa untuk masuk ke area TPA Cipayung membutuhkan waktu sekitar lebih dari delapan jam. Bahkan, para sopir pengangkut sampah ada yang sampai menginap lantaran antrean kendaraan menuju TPA cukup panjang. Selain itu, operasional TPA Cipayung hanya 10 jam dari jam 07.00 hingga 17.00 WIB.
“Jam operasional sampai jam 5 sore, dan pagi dibuka jam 7. Kalau sudah masuk lewat jam 3, 4, dan 5 mereka menginap karena datangnya sore,” ungkap Ahmad Fuady, pada Kamis, 13 Juli 2023.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Abdul Rahman, tidak menampik kondisi TPA Cipayung yang sudah melebihi kapasitas, sehingga dampaknya mengalami keterlambatan pengangkutan sampah.
Abdul mengatakan bahwa saat ini DLHK Kota Depok bekerja sama dengan Kementerian PUPR membangun instalasi pengolahan sampah di TPA Cipayung sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan sampah.
“Ada Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities yaitu kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Kementerian PUPR yakni dibangun instalasi pengolahan sampah di wilayah TPA Cipayung,” ujarnya, pada Jumat, 14 Juli 2023.
Menurut Abdul, program tersebut sudah berjalan tiga tahun lalu dengan upaya awal berupa pembebasan lahan di area TPA Cipayung.
“Di TPA Cipayung akan dibangun instalasi pengolahan sampah dengan kapasitas 300 ton per hari. Tahun 2023 ini masuk dalam basic desain dan DED kelayakan. Setelah itu nanti dilakukan lelang dan sebagainya. Tahun 2024 akan dilakukan konstruksi dan 2025 dioperasionalkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan instalasi pengolahan sampah tersebut dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR sementara pemerintah kota menyediakan lahannya.
“Tahap pertama sekitar Rp 70 miliar. Itu semua dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kami menyediakan lahan dan kita sudah lakukan pembebasan lahan,” tuturnya.
Selain instalasi pengolahan sampah, DLHK Depok juga berupaya melakukan kerja sama dengan TPPAS Lulut Nambo, namun hingga sekarang ini TPPAS Lulut Nambo belum beroperasi.
Pemkot Depok, kata Abdul, tengah mengupayakan penyelesaian persoalan sampah di tingkat hilir dan hulu.
“Jadi strategi itu yang kita lakukan di tingkat hilir. Di tingkat hulu, kita terus lakukan edukasi soal pemilahan sampah ke masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu ia mengimbau agar warga Depok membantu penanganan sampah di hulu dengan melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Alhamdulillah dengan tingkat IPM Depok yang tinggi mereka (warga) sudah memahami tentang sampah itu. Mudah-mudahan mereka mau melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga. Ini yang agak sulit ya. Tetapi kita terus imbau,” tuturnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)