JAKARTA, Lingkar.news – Sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan dukungan terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat, khususnya anggota kabinet maupun anggota DPR RI, sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapan dirinya jika pemerintah memutuskan untuk memotong gaji pejabat demi kepentingan negara.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi bentuk kepekaan pejabat negara terhadap kondisi ekonomi yang tengah dihadapi.
NasDem Minta Kajian Matang Efisiensi Gaji
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah mencari solusi demi menjaga kesejahteraan rakyat di tengah situasi global yang tidak menentu.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan gaji harus dibahas secara matang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” kata Sahroni.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPR pada prinsipnya akan mendukung kebijakan pemerintah selama bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
PAN Siap Ikuti Arahan Presiden
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno juga menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diusulkan Presiden.
Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan kepentingan rakyat dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi global.
“Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” ujar Eddy.
Belajar dari Kebijakan Penghematan Negara Lain
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Sebagai bahan perbandingan, Presiden mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah yang dianggap sebagai langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Presiden menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki