JAKARTA, Lingkar.news – Tiga tokoh nasional, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Hatta Rajasa, dan Andi Amran Sulaiman, dinilai layak mengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI yang kini kosong di tengah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Relawan Masker Prabowo 08, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., dan Ketua Umum Relawan Warung Prabowo 08, Rinno Hadinata, S.Sos., dalam pernyataan tertanggal 20 November 2026.
Tody menilai ketiga figur memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak untuk mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.
Tody menegaskan, pemilihan Wapres di tengah masa jabatan harus mempertimbangkan keselarasan visi, soliditas hubungan dengan Presiden, kemampuan menjaga stabilitas politik, serta komitmen untuk mengawal pemerintahan hingga 2029.
Menurutnya, Wapres yang baru harus memiliki chemistry dengan Presiden Prabowo, menjaga etika politik, dan mampu mengorkestrasi pelaksanaan program pemerintah di seluruh kementerian dan lembaga.
Ia juga menilai pembagian peran Presiden dan Wapres perlu memiliki kerangka kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dukungan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), kata Tody, dapat dioptimalkan untuk memantau capaian kementerian dan lembaga terhadap target pemerintahan.
Selain menjalankan fungsi koordinasi, Wapres diharapkan mampu menjadi mediator dan penghubung kelembagaan untuk mengatasi hambatan birokrasi maupun politik yang dapat mengganggu pelaksanaan program Presiden.
Tody juga menekankan pentingnya figur Wapres yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan, memberikan kepastian bagi iklim ekonomi dan investasi, serta merangkul berbagai kekuatan politik dan elemen masyarakat.
Ia menginginkan Wapres yang terpilih tidak menjadi kompetitor Prabowo pada 2029, melainkan memiliki komitmen untuk bekerja bersama Presiden demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pemerintahan.
Sufmi Dasco Ahmad Sarat Pengalaman Politik dan Legislatif
Tody menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak mendampingi Prabowo karena pengalaman panjangnya di dunia politik, legislatif, dan kepemimpinan partai.
Dasco menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029. Pada periode pertama, ia mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan, sedangkan pada periode kedua menangani bidang politik dan keamanan.
Dasco juga tercatat terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III selama tiga periode berturut-turut, dengan perolehan suara yang meningkat dari sekitar 56 ribu pada 2014, menjadi 99 ribu pada 2019, dan 119 ribu pada 2024.
Di lingkungan Partai Gerindra, Dasco merupakan salah satu tokoh yang berperan sejak partai tersebut berdiri pada 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020.
Pada 2024, Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk mengawal transisi program dan anggaran antara pemerintahan Joko Widodo dan pemerintahan Prabowo Subianto.
Selain kiprah politik, Dasco juga memiliki latar belakang akademik di bidang hukum. Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Pakuan pada 2022 setelah menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 hukum.
Dasco juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) periode 2020–2025.
Sejumlah penghargaan turut menjadi bagian dari rekam jejaknya, di antaranya Bintang Mahaputera Adipradana pada 2024 dan Bintang Republik Indonesia Utama pada 2025.
Hatta Rajasa Berpengalaman di Bidang Ekonomi dan Pemerintahan
Figur kedua yang diusulkan Tody adalah Muhammad Hatta Rajasa. Mantan Menko Perekonomian tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang sebagai teknokrat, politisi, dan pejabat pemerintahan yang pernah mengemban sejumlah posisi strategis.
Hatta Rajasa pernah menjabat di empat kementerian, yakni Menteri Negara Riset dan Teknologi periode 2001–2004, Menteri Perhubungan 2004–2007, Menteri Sekretaris Negara 2007–2009, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009–2014.
Saat memimpin koordinasi bidang perekonomian, Hatta menggagas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendorong konektivitas infrastruktur dan pengembangan industri di berbagai koridor ekonomi nasional.
Ia juga memprakarsai kerja sama Metropolitan Priority Area for Investment and Industry (MPA) dengan Jepang guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi di kawasan Jabodetabek.
Di dunia politik, Hatta pernah menjabat Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2010–2015 dan menjadi calon Wakil Presiden RI pada Pilpres 2014.
Pada 2026, Hatta dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Rekam jejak penghargaan Hatta juga mencakup Bintang Mahaputera Adipradana pada 2013, Gwanghwa Medal dari Korea Selatan pada 2012, Public Policy Award dari Asia Society pada 2011, serta The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Jepang pada 2024.
Hatta juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung pada 2019 atas kontribusinya di bidang kebijakan publik dan pembangunan ekonomi.
Amran Sulaiman Dinilai Mampu Perkuat Ketahanan Pangan
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Warung Prabowo 08, Rinno Hadinata, S.Sos., menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga layak masuk dalam kandidat Wapres RI.
Amran dinilai memiliki pengalaman dalam memperkuat produksi pangan nasional, meningkatkan cadangan beras, melakukan reformasi tata kelola pupuk, serta mendorong modernisasi sektor pertanian.
Pada periode pertama menjabat Menteri Pertanian 2014–2019, Indonesia mencatat swasembada beras, jagung, dan bawang merah. Surplus beras pada 2019 tercatat mencapai 2,38 juta ton.
Pada periode pemerintahan berikutnya, produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,56 juta ton pada Oktober 2026.
Amran juga mendorong regenerasi petani melalui program Brigade Pangan yang melibatkan petani muda dalam pengelolaan lahan secara modern dan kolektif. Hingga November 2026, hampir 5.000 kelompok Brigade Pangan telah terbentuk untuk mengelola sekitar 989.000 hektare lahan.
Di bidang tata kelola, Amran menyederhanakan sekitar 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi dan mendorong kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen guna mempermudah akses petani.
Modernisasi pertanian juga dilakukan melalui penggunaan alat dan mesin pertanian, benih unggul, optimalisasi lahan rawa, serta program cetak sawah rakyat.
Selain capaian kebijakan, Amran memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain Bintang Mahaputera Adipradana pada 2020, Bintang Jasa Utama pada 2026, serta penghargaan Transformative Leadership in Agricultural Governance dalam CNN Indonesia Awards 2026.
Ia juga dinobatkan sebagai Tokoh Regenerasi Petani dalam detikcom Awards 2026 atas upayanya mendorong modernisasi pertanian dan keterlibatan generasi muda di sektor agribisnis.
Usulan ketiga tokoh tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wapres apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon Wapres kepada MPR untuk dipilih melalui Sidang Paripurna. Wapres terpilih kemudian dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan yang sedang berjalan.
(Red/Lingkar.news)