BOGOR, Lingkar.news – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan pimpinan lama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara dan siap menghadapi proses hukum apabila ditemukan penyimpangan.
Peringatan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Pemerintah Himpun Aset Negara Lewat Danantara
Presiden menegaskan pemerintah telah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional yang berfungsi menghimpun seluruh kekuatan ekonomi negara dalam satu sistem pengelolaan terpusat.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, nilai aset negara yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara mencapai 1.040 miliar dolar Amerika Serikat atau setara satu triliun dolar AS. Aset tersebut sebelumnya tersebar di sekitar 1.040 perusahaan BUMN.
Prabowo menilai pengelolaan aset negara yang terpecah-pecah selama ini menyulitkan pengawasan serta membuka peluang terjadinya penyimpangan.
“Bayangkan siapa yang bisa menilai seribu perusahaan. Ini akal-akalan,” tegas Presiden.
Pimpinan BUMN Lama Harus Bertanggung Jawab
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara tegas mengingatkan para pimpinan BUMN lama agar tidak bersikap lepas tangan terhadap kebijakan konsolidasi aset negara.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan tidak akan ragu menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum. “Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” katanya.
Prabowo menambahkan bahwa langkah konsolidasi aset negara dilakukan demi kepentingan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan nasional. “Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” tandasnya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki