MAGELANG, Lingkar.news – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, meminta kepala daerah untuk tidak tergiur politik balas budi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Setyo saat menjadi pembicara dalam agenda retret kepala daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 26 Februari 2025.
Setyo menegaskan bahwa pemahaman sikap antikorupsi perlu dimiliki oleh kepala daerah. Pasalnya, mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan.
“Untuk itu, kami betul-betul mewanti-wanti atau mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang ikut retret ini, agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara,” katanya.
Dirinya berharap kepala daerah mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.
“Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, yaitu presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan taat pada aturan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum, apalagi korupsi.
“Kekuasaan ada masanya, termasuknya kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi.
“Termasuknya untuk melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” katanya.
“Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya akan menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” lanjutnya.
Listyo juga mengungkapkan bahwa penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri saat ini.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor baik pemerintah pusat maupun daerah akan mampu mengatasi persoalan kriminalitas hingga judi online.
“Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, termasuk dengan TNI-Polri, kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” pungkasnya. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkar.news)