JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program MBG atau Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya lebih transparan, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik korupsi.
Menurut Gibran, pembenahan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima program.
“Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi,” kata Gibran di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026), sebelum melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Wapres menjelaskan bahwa upaya perbaikan tata kelola MBG dilakukan untuk menjaga efektivitas program sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
Selain fokus pada pembenahan MBG, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.
Gibran menilai tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan setiap program pemerintah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada kalangan mahasiswa yang telah menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan secara damai terkait pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, kritik dan saran yang disampaikan mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses perbaikan kebijakan agar program-program yang dijalankan pemerintah semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam pengawasan dan evaluasi program pemerintah, Gibran mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengikuti kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Kelima mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Pelita Harapan, Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).
Kunjungan kerja yang berlangsung pada 18 hingga 21 Juni 2026 itu mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas berjalan optimal di daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki