JAKARTA, Lingkar.news – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan tidak setuju dengan usulan penyetaraan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan kementerian.
Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi mengaburkan fungsi ideologis BPIP yang selama ini memiliki karakter kelembagaan khusus. Firman menilai bahwa BPIP membutuhkan posisi yang kuat, independen, dan tidak terjebak dalam dinamika birokrasi kementerian agar dapat menjalankan tugas fundamentalnya secara optimal.
Firman memaparkan, bahwa tugas utama BPIP bukanlah administratif, melainkan ideologis. Karena itu, fleksibilitas dan independensi menjadi kunci.
“BPIP memegang peran penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melakukan pembinaan dan pendidikan ideologis kepada masyarakat, serta mengawasi implementasi Pancasila pada berbagai institusi dan kebijakan publik. Menyetarakan BPIP dengan kementerian dikhawatirkan justru mengurangi ruang gerak lembaga tersebut dalam menjalankan tiga fungsi strategis tersebut,” terangnya.
la menegaskan bahwa penguatan BPIP seharusnya ditujukan pada pemberian kewenangan yang lebih jelas, dukungan anggaran memadai, dan mekanisme koordinasi yang efektif lintas lembaga, bukan melalui perubahan struktur yang dapat menumpulkan peran ideologis BPIP.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI, Firman menjelaskan bahwa pandangannya turut sejalan dengan masukan tokoh-tokoh agama dari MUI, NU, Dewan Gereja Indonesia, hingga perwakilan umat Hindu, yang semuanya menekankan pentingnya menjaga independensi BPIP.
Menurut Firman Soebagyo, kesepakatan para tokoh agama tersebut menunjukkan bahwa penataan kelembagaan BPIP harus tetap berpijak pada kebutuhan penguatan peran ideologi Pancasila.
Politisi senior ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara harus terus dikembangkan dan diimplementasikan secara konsisten, dan hal itu membutuhkan BPIP yang kuat, luwes, dan tidak terbatasi oleh birokrasi kementerian.
“Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan BPIP mampu menjalankan fungsi ideologisnya secara optimal demi penguatan kehidupan kebangsaan,” ujar Firman.
Jurnalis: Nailin RA