Anggaran MBG Dikembalikan, DPR: Perlu Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA, Lingkar.news Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu evaluasi menyeluruh. Hal ini menyusul pengembalian anggaran MBG karena penyerapannya rendah.

Irma mengatakan evaluasi menyeluruh itu diperlukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2026.

Meski demikian, Irma menilai pengembalian anggaran MBG karena serapannya rendah merupakan hal yang wajar secara administrasi.

“Sebetulnya jika sampai akhir Oktober tidak terserap, maka akan ada anggaran yang menjadi silpa (sisa pagu anggaran) dan secara otomatis dana tersebut kembali ke pemerintah (Menkeu) karena tidak mungkin juga direlokasi ke kementerian dan program lain. Sisa waktu kerja kan cuma tinggal 1 bulan dan Desember sudah tutup buku,” kata Irma kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Namun, Irma mengingatkan pentingnya perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun berikutnya.

Menkeu Akan Tarik Anggaran MBG Jika Tak Terserap hingga Oktober 2025

Ia mengaku khawatir rendahnya serapan anggaran MBG tahun ini mencerminkan bahwa program nasional itu belum berjalan maksimal.

“Mudah-mudahan saja tahun 2026 setelah evaluasi menyeluruh selesai, anggaran bisa terserap dengan baik, karena sebagaimana hasil RDP (rapat dengar pendapat) awal bulan Oktober, anggaran MBG hanya sebesar Rp268 triliun, ternyata kembali ada anggaran cadangan sebesar Rp69 triliun, khawatir saja anggaran sebesar itu tidak terserap dengan baik mengingat evaluasi masih terus berjalan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan dari 15 kementerian/lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran terbesar, tiga di antaranya yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan realisasi anggaran yang masih rendah.

“Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Rinciannya, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

Jurnalis: Anta
Editor: Ulfa Puspa