LINGKAR JABAR

Transaksi Judol di Jabar Capai Rp2,5 Triliun, KDM Minta Lembaga Desa Bertindak

Bandung, Lingkar.news – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk membantu mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa. Fokus utamanya adalah mengeksekusi berbagai proyek infrastruktur kerakyatan serta memastikan optimalisasi penggunaan dana desa agar berdampak langsung bagi masyarakat.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa peran LPM sangat krusial sebagai jembatan bagi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi perdesaan sekaligus menjadi benteng pencegahan berbagai penyakit sosial. Ia menilai penguatan ekonomi desa merupakan kunci vital untuk mencegah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap menyasar warga karena iming-iming pekerjaan.

“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik demi penguatan ekonomi desa,” kata Dedi di Bandung, Sabtu (8/8/2026).

Terkait ancaman TPPO, Dedi mencontohkan kasus 12 warga Jabar di Maumere yang menjadi korban penganiayaan dan pelecehan di tempat hiburan malam akibat tergiur iming-iming kerja.

“Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” tegas KDM.

Selain persoalan TPPO, Dedi menyoroti ancaman serius perekonomian warga desa akibat judi online yang perputaran uangnya di Jabar mencapai Rp2,5 triliun, maraknya pinjaman online, hingga peredaran obat keras Tramadol di warung-warung desa.

“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan kesiapannya untuk menjadikan LPM sebagai mitra strategis Pemprov Jabar dalam mendorong pembangunan dengan pendekatan partisipatif serta berkomitmen membendung penyakit sosial di perdesaan.

“Kemajuan Indonesia harus dimulai dari percepatan pembangunan desa dengan strategi yang tidak lagi sepenuhnya dari atas ke bawah (top-down), melainkan mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui partisipasi masyarakat,” kata Doli.

Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis

Exit mobile version