Bandung, Lingkar.news – Polresta Bandung, Jawa Barat, terus mengawal kesepakatan PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) terkait pemanfaatan lahan sengketa di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pengawalan dilakukan untuk mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto mengatakan di Bandung, Senin (9/11/2026), kedua belah pihak sepakat tetap menjalankan aktivitas masing-masing sambil menghormati proses hukum hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan lahan.
“Karena kita di sini mendapatkan aturan, supaya kedua belah pihak juga sama-sama memahami dan menyepakati bahwa proses hukum dari kedua belah pihak tetap berjalan,” katanya.
Kesepakatan itu memungkinkan PTPN tetap menjalankan kegiatan operasional perkebunan, termasuk pemetikan teh. Sementara itu, masyarakat diperbolehkan memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian.
“Seperti yang sudah disampaikan kemarin, sudah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak dipersilakan melaksanakan kegiatannya masing-masing sampai adanya putusan tetap terkait kepemilikan lahan,” ujarnya.
Dengan kesepakatan tersebut, kedua pihak dapat tetap beraktivitas tanpa menghentikan seluruh kegiatan di kawasan yang disengketakan.
“Jadi, masing-masing pihak tetap bisa melaksanakan kegiatannya. Misalnya, dari pihak PTPN melakukan pemetikan teh, kemudian masyarakat yang mempergunakan lahan untuk bertani juga dipersilakan,” katanya.
Terkait dugaan penganiayaan dalam perselisihan tersebut, Tri mengatakan penanganannya masih berlangsung. Pihaknya meminta waktu agar perkara itu dapat segera diselesaikan.
“Masih dalam proses, kita memohon waktu agar prosesnya bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Polresta Bandung memfasilitasi audiensi antara PTPN I Regional 2 dan APP untuk membahas pemanfaatan lahan serta menjaga kondusivitas wilayah sambil menunggu kepastian status lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam audiensi itu, kedua pihak sepakat menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak menambah pembukaan lahan maupun pembangunan baru sampai BPN menyelesaikan verifikasi titik koordinat dan status lahan yang menjadi objek perselisihan.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis