Karawang, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD 2027. Kebijakan ini ditempuh setelah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurun sehingga ruang fiskal daerah terbatas.
“Penurunan pendapatan transfer tentu mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Karawang Asep Aang Rahmatullah di Karawang, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan data APBD 2025, APBD 2026, dan pembahasan RAPBD 2027, pendapatan transfer Kabupaten Karawang tercatat Rp3,617 triliun pada 2025. Jumlah itu turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026 dan diproyeksikan kembali turun menjadi Rp2,670 triliun pada 2027. Secara keseluruhan, penurunan mencapai sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025.
Asep Aang mengatakan, penurunan pendapatan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut juga mendorong pemda memastikan setiap belanja memiliki urgensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Efisiensi belanja dan penyesuaian defisit
Pemkab Karawang melanjutkan efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027 melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD. Target efisiensi ditetapkan sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya (earmarked), serta belanja prioritas pencapaian RPJMD.
Efisiensi diarahkan, antara lain, pada pengurangan belanja perangkat daerah sebesar 15 persen dan perjalanan dinas sebesar 20 persen. Kebijakan itu juga mencakup penurunan SSH biaya makan dan minum, penghapusan belanja perangkat komputer, serta pengurangan belanja operasional lainnya.
Asep Aang, yang juga menjabat Sekda Karawang, menyampaikan bahwa dalam pembahasan RAPBD 2027, defisit awal sebesar Rp657,30 miliar telah ditekan menjadi Rp234,72 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja. Dalam perkembangan pembahasan terbaru, posisi defisit setelah memperhitungkan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp109,44 miliar.
Ia mengatakan efisiensi tidak berarti mengurangi komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan. Kebijakan tersebut diarahkan agar anggaran yang terbatas digunakan secara lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran.
“Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah,” katanya.
Menurut Asep Aang, efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Pewarta: Jabar
Editor: Saiful Muhlis