LEBAK, LINGKAR – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lebak, Banten, kini tak hanya menjalankan tugas pendampingan bantuan sosial. Mereka juga aktif membujuk warga agar anak-anak dari keluarga kurang mampu mau melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui Sekolah Rakyat.
Ketua Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Lebak, Wahyu, menyampaikan bahwa peran pendamping kini diperluas untuk mendorong kesadaran pendidikan bagi keluarga miskin.
“Kita minta semua pendamping PKH membujuk dan menjelaskan pentingnya sekolah kepada warga,” ujarnya di Lebak, Senin 15/07/2025.
Sekolah Rakyat di Lebak sendiri menargetkan bisa menampung 100 siswa untuk tahun ajaran ini. Namun, mengisi kuota tersebut bukan perkara mudah.
Tantangan terbesar yang dihadapi para pendamping adalah kuatnya budaya kumpul keluarga, yang sering membuat orang tua enggan melepas anaknya melanjutkan sekolah ke luar rumah, meskipun keluarga mereka masuk kategori miskin.
Meski begitu, berkat kerja keras 28 pendamping PKH yang tersebar di berbagai kecamatan, sebanyak 25 kecamatan berhasil menyertakan anak-anaknya sebagai calon siswa.
Hanya tiga kecamatan Gunung Kencana, Panggarangan, dan Cihara yang belum menyumbang peserta karena alasan budaya keluarga tersebut.
“Kami mengapresiasi para pendamping yang telah berjuang meyakinkan masyarakat untuk menerima Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan gratis,” ujar Wahyu.
Salah satu kisah datang dari Siti Nurasiah, pendamping PKH di Kecamatan Kalanganyar. Ia berhasil membujuk lima keluarga miskin dan rentan agar bersedia mendaftarkan anak-anak mereka. Ia menyampaikan bahwa pendidikan gratis ini merupakan langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Awalnya mereka ragu, tapi setelah dijelaskan bahwa ini program resmi pemerintah dan tanpa biaya, mereka akhirnya setuju,” ungkap Siti.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifty Cleria, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian.
Kementerian Sosial menjadi penggerak utama, didukung Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik, dan Kementerian Pendidikan untuk penyediaan kurikulum serta guru.
“Kami melakukan pendataan bersama para pendamping agar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, yaitu keluarga miskin dan rentan, bisa mengakses pendidikan SMA secara gratis di Sekolah Rakyat,” jelas Lela.
Jurnalis : ant/Ceppy Bachtiar
Editor : Anas Makruf