BANDUNG, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memastikan seluruh siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta, pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Purwanto menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga miskin yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3.
“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” ujarnya pada acara Kick-Off SPMB Jawa Barat SMA, SMK, SLB di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Senin (18/5/2026).
Purwanto menjelaskan, bantuan tersebut tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga kebutuhan personal siswa, seperti seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.
“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan komitmen tersebut merupakan bagian dari tekad Pemprov Jabar agar tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.
“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tandas Puwanto.
Selain memastikan pembiayaan pendidikan, Disdik Jabar juga akan mengoptimalkan daya tampung sekolah negeri dan swasta agar seluruh lulusan SMP/sederajat dapat melanjutkan pendidikan.
“Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” ujarnya.
Untuk wilayah yang belum memiliki akses sekolah negeri memadai, pemerintah tetap menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas yang disesuaikan kebutuhan.
“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” kata Purwanto.
Kick-Off SPMB menjadi awal sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai tahapan pelaksanaan SPMB 2026, termasuk akses layanan pendidikan bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki