BANDUNG, Lingkar.new – Sekretariat DPRD Jawa Barat akan mengujicobakan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Kamis, mulai November 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi sekaligus peningkatan produktivitas pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar, Irma Rahmawati, mengatakan program WFH tersebut akan diterapkan pada maksimal 50 persen dari total 133 pegawai, baik ASN maupun non-ASN. Sementara pejabat fungsional dan struktural tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
“WFH ini tiap hari Kamis. Yang dikenakan WFH adalah pegawai yang kurang produktif. Sementara itu, pejabat fungsional dan struktural tidak akan melaksanakan WFH, melainkan tetap bekerja dari kantor seperti biasa,” kata Irma di Sekretariat DPRD Jabar, Bandung, Rabu, 29 Oktober 2025.
Irma memastikan, penerapan WFH tidak akan memengaruhi hak-hak pegawai, termasuk tunjangan.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, tidak ada pengurangan tunjangan bagi karyawan yang menjalankan WFH,” tuturnya.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan biaya operasional bulanan, khususnya pengeluaran listrik dan internet.
Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, menjelaskan pihaknya tengah mengoptimalkan panel surya di atap Gedung DPRD Jabar sebagai sumber energi alternatif untuk mengurangi biaya listrik.
Selain itu, langganan internet berbayar akan dihentikan dan digantikan dengan jaringan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.
Efisiensi juga dilakukan pada penggunaan air, dengan mengalihkan sebagian kebutuhan ke air tanah guna menekan biaya tagihan air perpipaan.
Selain penerapan WFH, Sekretariat DPRD Jabar turut menjalankan kebijakan penghematan di sektor konsumsi.
Rapat pagi tidak lagi menyediakan snack, sedangkan makan siang bergaya buffet akan diganti dengan nasi boks untuk menekan pengeluaran.
Langkah efisiensi ini ditempuh menyusul turunnya APBD Jawa Barat 2026 sebesar Rp2,4 triliun akibat penundaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan penyesuaian tersebut, total APBD Jabar yang semula diproyeksikan Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid