JAKARTA, Lingkar.news – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) di Kota Bekasi, Selasa, 17 November 2026.
Tri Adhianto dijadwalkan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
“Benar, hari ini yang bersangkutan dijadwalkan penyidik diperiksa sekitar jam 10-an,” kata Anang, Selasa, 17 November 2026.
Anang menegaskan Tri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, Kejagung belum mengungkapkan materi pemeriksaan maupun keterangan yang akan didalami dari yang bersangkutan.
Kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Perkara ini bermula dari kerja sama pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan penyimpangan prosedur dan pelanggaran mekanisme perizinan.
Anang mengungkapkan, salah satu persoalan yang didalami penyidik adalah pelaksanaan kerja sama yang tidak melalui mekanisme persetujuan DPRD serta tidak melibatkan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang.
Akibat dugaan penyimpangan tata kelola tersebut, Kejagung memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun.
Kerugian itu tidak hanya berdampak pada perusahaan daerah yang harus menanggung beban anggaran, tetapi juga pihak PT Pertamina EP.
Penyidik Jampidsus sebelumnya mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Penyidikan masih berlanjut dengan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan KSO migas tersebut.
(Yoga/Lingkar.news)
