LINGKAR JABAR

KDM Soroti Kondisi Jalan Tol di Jawa Barat, Perintahkan Atur Jam Operasional Kendaraan Berat

Bandung, Lingkar.news – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mempertanyakan kualitas jalan tol di wilayahnya yang dinilai masih memiliki permukaan bergelombang. Ia juga menyoroti gerbang keluar tol yang tidak estetik serta kendaraan bekas kecelakaan yang dipajang di pinggir jalan karena dinilai mengganggu kenyamanan.

Dedi mengatakan, sebagai provinsi dengan lalu lintas padat dan kontribusi pendapatan besar bagi pengelola jalan tol, masyarakat Jawa Barat berhak memperoleh layanan jalan bebas hambatan yang prima. Terlebih, pengguna telah membayar tarif tol di awal.

“Jalan tol di Jawa Barat dan berbagai tempat saya lihat menjadi yang paling padat. Otomatis pendapatan Jasa Marga tinggi dong dari Jawa Barat. Pertanyaan saya kenapa sih kualitas tolnya selalu bergelombang? Kenapa exit tol itu rata-rata tidak tertata dengan estetik? Mobil-mobil bekas tabrakan dipajang di pinggir jalan. Itu kan sama dengan menghambat orang jalan wisata,” ujar Dedi dalam agenda West Java Investment Summit (WJIS) 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

Dedi Minta Exit Tol di Jawa Barat Dibenahi

Ia menyayangkan kondisi gerbang keluar tol di Jawa Barat yang, menurutnya, tidak dilengkapi taman bersih dan tertata. Area tersebut justru dipenuhi pembatas jalan melengkung yang tak terurus, papan reklame atau billboard semrawut, serta bangkai mobil bekas kecelakaan.

“Ini otokritik yang harus segera dibenahi. Kenapa? Sebagai Gubernur Jawa Barat, kami banyak memberikan uang ke Jasa Marga, bahkan kami belum masuk uang kami sudah bayar. Mohon perbaiki seluruh exit tol yang ada di Jawa Barat. Jangan sampai yang meng-update-nya, yang memperbaiki jalannya pemda provinsi dan pemda kabupaten yang sudah enggak punya ruang,” ujarnya.

Untuk meningkatkan standar layanan, Dedi meminta pengelola menempatkan petugas kebersihan di setiap kilometer tertentu dan petugas taman di setiap sudut. Ia juga meminta pengelola memastikan penerangan jalan umum (PJU) berfungsi serta mempercepat kesiapsiagaan petugas derek.

Perhatian khusus, kata Dedi, perlu diberikan pada jalur padat seperti Bekasi menuju Cikopo. Kendaraan mogok di jalur tersebut berpotensi memicu kemacetan panjang dan membebani biaya produksi industri.

“Karena jalan bebas hambatan, maka sebenarnya secara class action, kita berhak menggugat masalah jalannya menjadi jalan yang menghambat,” katanya.

Pengaturan Kendaraan Berat dan Penguatan Angkutan Kereta

Selain pembenahan fisik tol, Dedi menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Jawa Barat mulai pekan depan untuk mengatur jam operasional kendaraan berat bertonase tinggi pada akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu. Langkah itu ditujukan agar kendaraan tersebut tidak menghambat arus wisatawan dari Jakarta menuju Bandung.

Ia juga memerintahkan pemeriksaan ketat terhadap uji berkala kendaraan angkutan yang kerap mogok di tanjakan.

“Sehingga di Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan coba mulai minggu depan atur pada saat jam kunjungan wisata, truk-truk yang punya potensi perlambatan jalan kemudian punya potensi mogok dan kemacetan segera diatur untuk tidak mengganggu lalu lintas wisata,” tutur Dedi.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengurangi ketergantungan distribusi bahan baku industri terhadap jalan tol dengan memperkuat angkutan kereta api. Pemprov Jabar juga akan mendorong kedekatan kawasan industri dengan pelabuhan melalui percepatan penyelesaian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.

“Berikutnya adalah nanti tidak mengandalkan lagi tol, angkut bahan lewat kereta gitu kan harus diperkuat. Kemudian kedekatan sarana produksi ke tempat pengiriman barang yang disebut dengan pelabuhan. Mudah-mudahan Patimban-nya bisa cepat selesai,” tutur Dedi.

Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis

Exit mobile version