Bekasi, Lingkar.news – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggagas penataan lima desa di wilayah selatan Kabupaten Bekasi dengan mengedepankan karakter budaya Sunda. Langkah ini diambil untuk membangun identitas wilayah agar Kabupaten Bekasi tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri semata. Gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka tasyakuran Hari Jadi ke-76 Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD.
“Kabupaten Bekasi memiliki beragam karakter wilayah, mulai dari kawasan industri, pertanian, pesisir hingga kawasan perdesaan. Karena itu, pembangunan daerah perlu mempertahankan sekaligus memperkuat karakter masing-masing wilayah,” ujar Dedi Mulyadi, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Dedi, pemerintah daerah perlu meletakkan dasar yang kuat untuk menentukan wajah wilayah melalui kultur agar tidak terlalu identik dengan kawasan industri. Salah satunya melalui penataan lima desa di Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu yang lingkungannya masih asri.
Pembangunan diharapkan mampu menjadikan karakter lokal sebagai kekuatan dan identitas baru bagi Kabupaten Bekasi. Penataan rumah masyarakat tidak perlu mengubah bentuk secara keseluruhan, melainkan hanya memperbaiki bagian yang diperlukan agar wajah perdesaan tetap terjaga.
Dedi menambahkan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi lingkungan seperti pertanian, kolam, sungai, dan pepohonan yang harus dipertahankan keberlangsungannya.
“Penataan lima desa tersebut nantinya akan didukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta menyiapkan perencanaan melalui mekanisme penganggaran dan mengidentifikasi desa-desa yang akan masuk dalam program tersebut,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan akan memasukkan wilayah Bojongmangu dan Cibarusah ke dalam rencana penataan sesuai arahan Gubernur.
“Tadi Pak Gubernur berbicara dengan saya. Dia ingin dibangun lima desa itu dengan karakteristik Sunda. Karena Sunda itu, rumahnya enggak boleh diubah, rumahnya tetap, cuma nanti ditata,” ungkap Asep.
Asep menilai konsep tersebut dapat menghadirkan wajah Kabupaten Bekasi yang berbeda dari citra industri, sekaligus mendorong manfaat ekonomi bagi warga setempat seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di wilayah perbatasan.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas, menyatakan bahwa pembentukan identitas daerah merupakan hal krusial yang harus dirumuskan bersama antara pemerintah dan legislatif.
“Kita butuh identitas. Mana sih ikon kita? Ikon itu yang menjadi cerminan. Identitas daerah tidak hanya berbentuk bangunan atau monumen, tetapi juga ruang interaksi masyarakat yang dapat menjadi tempat berkumpul dan mencerminkan karakter warga Kabupaten Bekasi,” pungkas Ade.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis