BANDUNG, Lingkar.news – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan segera mengajukan penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya untuk kuota guru pada tahun anggaran berikutnya.
“Usulan penambahan PPPK ini akan menjadi nota komisi dan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat untuk disampaikan kepada gubernur hingga pemerintah pusat,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat dalam keterangan di Bandung, Rabu, 17 Juli 2024.
Usulan penambahan kuota PPPK ini tersebut berasal dari aspirasi Forum Guru Honorer Provinsi (FGHP) Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah XI Jabar yang melakukan audiensi beberapa waktu lalu dengan Komisi I DPRD Jabar.
Dalam audiensi tersebut, lanjut Sadar, dibahas masalah usulan kuota PPPK Jabar Tahun Anggaran 2024 dan implementasi Keputusan Mendikbudristek Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon PPPK ntuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah, hingga masalah terkait pos belanja Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Dinas Pendidikan (Disdik) Tahun 2025.
“FGHP KCD Wilayah XI Jabar datang ke DPRD Jawa Barat, mereka guru-guru yang mengajar di sekolah negeri tapi non-ASN dan non-PPPK mengeluhkan tentang status mereka, dan tentunya mereka berharap menjadi PPPK,” terangnya.
Terkait kuota PPPK, FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta ada usulan penambahan dari Pemprov Jabar ke pemerintah pusat, mengingat adanya beberapa masalah terkait PPPK dan ASN baru terutama di sekolah-sekolah, seperti pengurangan jam mengajar dari 24 jam menjadi 0 bagi guru non-ASN dan non-PPPK, dampak dari masuknya guru PPPK baru, sementara mereka (guru non-ASN dan non-PPPK) dibayar per satu jam mengajar.
“Untuk itu FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta agar kuota PPPK bagi guru ditambah, begitu intinya. Kami berharap pimpinan DPRD Jawa Barat maupun gubernur memperhatikan masalah ini. Misalnya anggaran untuk pembiayaan gaji guru ini penting, bukan di Garut saja, tapi seluruh Jabar,” ucap Sadar. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)