Bandung, Lingkar.news – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 setelah menemukan sembilan persoalan krusial di lapangan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
“Evaluasi secara komprehensif sangat diperlukan agar proses penerimaan peserta didik berjalan secara transparan, adil, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat” kata Ineu pada Rabu,(1/7/2026).
Ineu menyoroti Program Sekolah Maung yang dinilai minim sosialisasi dan memiliki kriteria yang tidak jelas. Kebijakan tersebut dikhawatirkan memicu diskriminasi antarsekolah negeri karena dianggap membangkitkan kembali konsep sekolah unggulan yang sudah dihapus dalam regulasi nasional.
Selain itu, Fraksi PDIP mencatat adanya kendala teknis sistemik seperti gangguan aplikasi, data peserta yang hilang, perubahan peringkat secara tiba-tiba, serta dugaan ketidaksesuaian formula perhitungan nilai.
Terkait jalur domisili, pihaknya menemukan ketidakadilan di mana calon siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah justru tidak diterima, sementara siswa yang lebih jauh justru lolos seleksi.
Kami meminta penjelasan terkait program ini. Hendaknya dilakukan kajian, perencanaan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB setiap tahun, termasuk kesiapan anggaran pendukung.
Fraksi PDIP juga menuntut transparansi mengenai dasar hukum dan akuntabilitas anggaran pada Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Ineu meminta Pemprov Jabar menjamin pembiayaan siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak menjadi beban finansial bagi orang tua.
Sebagai langkah penutup, Fraksi PDIP menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawasi seluruh proses seleksi guna memastikan kebijakan pendidikan di Jawa Barat berjalan objektif dan bebas diskriminasi.
Kami akan terus mengawal seluruh pelaksanaan SPMB 2026 beserta setiap kebijakan pendidikan di Jawa Barat agar berjalan secara transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
Pewarta: Rara
Editor: Saiful Muhlis