JAKARTA, Lingkar.news – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempertahankan habitat alami badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menyusul munculnya wacana pemindahan satwa langka tersebut ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah mengatakan, perlindungan habitat, pengawasan perburuan, dan pemantauan kesehatan populasi badak jawa harus menjadi prioritas pemerintah dibandingkan terburu-buru memindahkan satwa tersebut.
“Saya mendukung badak jawa tetap di Ujung Kulon karena di sana habitat alaminya,” kata Rina dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Rina juga meminta Kemenhut menyampaikan perkembangan perlindungan badak jawa kepada Komisi IV DPR RI. Laporan tersebut perlu mencakup kondisi habitat, pemantauan populasi, hingga kebutuhan anggaran untuk memperkuat patroli.
Menurutnya, anggaran konservasi harus benar-benar menjawab kebutuhan perlindungan badak jawa di lapangan.
“Prioritas saya jelas, yaitu memastikan badak jawa bisa hidup aman dan berkembang biak di Ujung Kulon,” ujarnya.
Selain itu, Rina meminta pemerintah membuka hasil evaluasi pemindahan badak jawa bernama Musofa yang mati setelah dipindahkan. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui prosedur pemeriksaan kesehatan sebelum pemindahan, pemantauan setelah pemindahan, serta hal-hal yang perlu diperbaiki.
Pengalaman tersebut, lanjut Rina, harus menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan badak jawa.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan bahwa rencana pemindahan habitat badak jawa harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang mendalam.
Alex mengingatkan, badak bercula satu tersebut terbukti mampu bertahan dari dampak dahsyat letusan Gunung Krakatau pada 1883. Peristiwa itu memicu semburan abu vulkanik dan tsunami raksasa yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Jawa dan Sumatera.
“Setelah 143 tahun berlalu, badak bercula satu itu mampu bertahan hingga kondisinya terancam punah saat ini. Padahal, letusan Krakatau telah meluluhlantakkan sebagian Pulau Jawa dan Sumatera, karena semburan abu vulkanik sekaligus tsunami raksasa,” kata Alex di Jakarta, Selasa.
Menurut Alex, penelitian mendalam diperlukan untuk mengetahui bagaimana badak jawa mampu bertahan dari dampak letusan Krakatau hingga menghadapi pemanasan global saat ini.
Hasil penelitian tersebut juga diperlukan untuk menjawab wacana pemindahan habitat badak jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo.
Alex menegaskan, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya rumah sekaligus habitat alami terakhir badak jawa di dunia. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengambil keputusan relokasi tanpa kajian komprehensif.
“Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kemarahan dunia,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dibuka kepada publik.
“Jangan sampai, perlindungan Badak Jawa justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya,” kata Alex.
Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu satwa paling langka dan terancam punah di dunia. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkannya dalam kategori Critically Endangered atau kritis.
Satwa tersebut juga masuk Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang melarang perdagangan internasional badak jawa maupun bagian tubuhnya.
Gagasan pemindahan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Hashim menyebut Ujung Kulon memiliki risiko bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemindahan tersebut juga dikaitkan dengan kebutuhan membangun populasi cadangan (second habitat) agar kelangsungan hidup badak jawa tidak bergantung pada satu kawasan.
Namun, Kemenhut menegaskan bahwa gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua masih dalam tahap wacana. Belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun pelaksanaan translokasi badak jawa.
(Ant/Lingkar.news)