JAKARTA, Lingkar.news – Desakan agar ijazah anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi secara transparan menguat seiring terungkapnya anomali data riwayat pendidikan para wakil rakyat, di mana 211 dari total 580 legislator tercatat tidak mencantumkan latar belakang pendidikannya ke publik.
Kondisi tertutupnya informasi dasar tersebut memicu gelombang dukungan warganet pada dua petisi daring yang menuntut akuntabilitas akademis para anggota parlemen.
Buka-bukaan Ijazah Anggota DPR Buntut Polemik Gibran
Tuntutan ini sekaligus menjadi efek bola salju dari polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang memantik publik untuk turut memeriksa kualifikasi para pembuat undang-undang.
Berdasarkan data Statistik Politik 2024 yang dirujuk dalam pemberitaan BeritaSatu, dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sebaran tingkat pendidikannya menunjukkan ketimpangan keterbukaan data yang mencolok:
Tidak mencantumkan riwayat pendidikan: 211 orang (sekitar 36,3 persen)
- Lulusan S1: 155 orang
- Lulusan S2: 119 orang
- Lulusan SMA atau sederajat: 63 orang
- Lulusan S3: 29 orang
- Lulusan Diploma 3 (D3): 3 orang
Angka tersebut memperlihatkan bahwa informasi pendidikan lebih dari sepertiga anggota DPR belum tersedia secara terbuka dalam data yang dipublikasikan.
Meski 211 anggota yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan bukan berarti tidak memiliki ijazah, ketertutupan data ini memicu spekulasi di tengah masyarakat.
Sorotan Lulusan Paket C dan Tuntutan Verifikasi Resmi
Anomali data pendidikan di Senayan ini kian menjadi sorotan jika disandingkan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), Abdul Mu’ti mengungkap fakta bahwa tidak sedikit anggota parlemen yang menempuh jalur pendidikan kesetaraan.
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Abdul Mu’ti.
Pernyataan tersebut menegaskan peran penting jalur pendidikan nonformal dalam membuka akses setara sekolah menengah atas, termasuk untuk para anggota DPR.
Namun, dalam data 63 anggota DPR lulusan SMA atau sederajat tersebut, tidak dirinci berapa banyak legislator yang memperoleh ijazah melalui jalur Paket C.
Ketidakjelasan rincian data itulah yang mendorong menguatnya gerakan petisi daring. Berdasarkan pantauan pada Senin (16/11/2026) pukul 20.11 WIB, total dukungan dari dua petisi utama telah menembus 94.023 tanda tangan.
Petisi pertama bertajuk “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” di laman Petisionline.com telah mengantongi 73.069 tanda tangan. Inisiator menekankan bahwa keterbukaan ijazah anggota DPR sangat krusial mengingat besarnya kewenangan legislatif.
“Transparansi ijazah anggota DPR perlu dibuka agar publik dapat melihat dengan jelas latar pendidikan wakilnya. Di tengah besarnya kewenangan DPR dalam membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi pemerintah, masyarakat berhak mengetahui bahwa informasi dasar tentang pendidikan para anggota dapat diverifikasi secara mudah dan resmi,” tulis pembuat petisi.
Desakan Tenggat 60 Hari Kerja bagi Pimpinan DPR
Sementara itu, petisi kedua berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang diinisiasi Farida Octavia mengumpulkan 20.954 tanda tangan. Petisi ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” tulis pembuat petisi dalam keterangannya.
Inisiator menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sedang berada dalam fase krusial.
Karena itu, keterbukaan dokumen pendidikan dinilai bukan sekadar persoalan privasi, melainkan bagian dari pertanggungjawaban moral dan hukum pejabat publik.
Sebagai solusi atas minimnya data riwayat pendidikan para legislator, pembuat petisi turut mendesak Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan kebijakan transparansi secara sistematis.
Mereka mengusulkan agar laman resmi DPR menyediakan ringkasan riwayat pendidikan setiap anggota beserta status verifikasi dokumennya paling lambat dalam waktu 60 hari kerja.
Langkah penyediaan daftar pendidikan formal yang terverifikasi dan mudah diakses masyarakat ini diharapkan mampu menghentikan spekulasi publik, memperkuat akuntabilitas, serta mengembalikan fokus masyarakat pada kinerja legislasi.
(red/Asih)