JAKARTA, Lingkar.news – Komisi X DPR RI akan memasukkan aturan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) untuk mencegah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka terulang.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, polemik pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR.
Menurutnya, diperlukan payung hukum yang kuat dan jelas agar proses penyetaraan pendidikan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, ketidakjelasan aturan selama ini berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda terhadap dokumen penyetaraan pendidikan.
“Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu,” ujarnya.
Lalu menjelaskan, pengaturan penyetaraan pendidikan dibutuhkan karena banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Namun, ketika kembali ke Indonesia dan hendak melanjutkan pendidikan di sekolah umum, sebagian dari mereka justru menghadapi kendala pengakuan pendidikan.
Persoalan tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut lulusan sekolah umum di luar negeri, tetapi juga para santri dan pelajar Indonesia yang menimba ilmu di berbagai negara.
Ia mencontohkan pendidikan dari Singapura, Mesir, hingga Arab Saudi yang memiliki sistem dan ketentuan berbeda sehingga membutuhkan pengaturan penyetaraan secara lebih terperinci.
“Itu baru Singapura, belum lagi kita berbicara Mesir, belum lagi kita berbicara Arab Saudi, karena memang banyak anak-anak Indonesia yang menimba ilmu di sana, tetapi ketika pulang ini selalu jadi persoalan,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan penggunaan surat keterangan kehadiran atau attendance sebagai salah satu dasar penyetaraan, seperti yang dipersoalkan dalam kasus Gibran, Lalu belum memberikan kepastian.
Ia mengatakan, ketentuan teknis tersebut masih perlu dibahas bersama para pakar dan ahli dengan mempertimbangkan perbedaan sistem pendidikan di setiap negara.
Selain persyaratan, Komisi X DPR juga menilai perlu ada keseragaman nomenklatur dan dokumen penyetaraan, mengingat selama ini terdapat penggunaan istilah surat keterangan maupun surat keputusan.
Karena itu, revisi UU Sisdiknas nantinya akan menjadi landasan hukum utama, sedangkan ketentuan teknis mengenai persyaratan dan mekanisme penyetaraan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.
Lalu berharap regulasi tersebut dapat menjadi acuan yang mengikat sehingga tidak kembali menimbulkan perdebatan dan perbedaan penafsiran.
“Kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini. Macam-macam penafsirannya karena memang kita tidak punya regulasi yang betul-betul mengikat terkait dengan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan penerbitan surat keputusan (SK) pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
“Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen mengeluarkan SK tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” kata Mu’ti di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
SK tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.
Dokumen itu mencabut SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Kemendikdasmen juga memerintahkan penarikan SK tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya serta menyatakan dokumen itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan surat keterangan tersebut.
“Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril.
(Yoga/Lingkar.news)