Bandung, Lingkar.news – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk mengamankan hak pendidikan puluhan hingga ratusan ribu siswa miskin yang gagal menembus Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sekolah negeri akibat keterbatasan kapasitas pada Senin (22/6/2026). Langkah ini diambil guna merespons situasi krusial di mana para calon murid dari keluarga ekonomi menengah ke bawah terancam putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan hambatan biaya di sekolah swasta.
Gubernur Dedi Mulyadi mengaku sempat berencana melakukan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri, namun rencana tersebut urung dilakukan menyusul adanya keberatan dari sejumlah yayasan sekolah swasta. Di sisi lain, ia mengungkapkan masih ada yayasan sekolah swasta yang enggan menerima tawaran kerja sama pembiayaan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” kata Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Bandung.
Atas situasi tersebut, Dedi mendesak seluruh manajemen sekolah swasta di Jawa Barat untuk menurunkan ego sektoral demi membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi calon murid dari keluarga tidak mampu pada tahun ajaran 2026/2027.
Pemprov Jabar sendiri telah menyiapkan skema stimulus fiskal berupa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama. Anggaran subsidi ini disiapkan sebagai kompensasi bagi sekolah swasta yang bersedia menyerap siswa miskin, dan diharapkan dapat segera disepakati oleh pihak yayasan.
Menurut Dedi, kolaborasi taktis antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan instrumen mutlak demi memutus mata rantai anak putus sekolah di tingkat SMA dan SMK. Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi dan kelonggaran dari sekolah swasta, anak-anak dari keluarga tidak mampu dipastikan akan kehilangan masa depan mereka.
Sebagai kepala daerah, Dedi menegaskan akan berupaya keras agar skenario terburuk mengenai anak putus sekolah akibat hambatan ekonomi tidak terjadi di Jawa Barat. Ia meyakini bahwa seluruh anak dari keluarga rentan harus memiliki hak dan fasilitas proteksi pendidikan yang setara.
Berdasarkan pemetaan sosiologis Pemprov Jabar, kelompok masyarakat dari kelas ekonomi mampu saat ini cenderung mendaftar secara mandiri di sekolah swasta. Sementara itu, murid lain yang memenuhi kriteria SPMB 2026 didistribusikan ke sekolah negeri yang tersedia.
Oleh karena itu, Dedi berharap kuota kosong yang tersisa di sekolah swasta mitra dapat diprioritaskan untuk penyerapan siswa miskin guna menjamin asas keadilan sosial dalam dunia pendidikan di Jawa Barat. (rara-lingkar.news)