JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pihaknya terus mengawal percepatan realisasi belanja daerah dan Transfer Kas Daerah (TKD) di tengah masih rendahnya serapan anggaran hingga menjelang penghujung tahun 2025.
Bima Arya mengatakan bahwa laporan terkait TKD akan disampaikan kepada Presiden apabila diminta.
“Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujar Bima Arya kepada awak media saat akan menghadap Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Menurut Bima Arya, hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan.
“Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gapnya masih agak tinggi, belum sampai 70 persen. Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja,” katanya.
Bima Arya juga mengatakan bahwa Kemendagri akan melaporkan perkembangan terbaru serta terus mendesak pemerintah daerah agar memaksimalkan penyerapan anggaran jelang akhir tahun.
“Kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” katanya.
Terkait simpanan dana daerah di bank, Bima Arya menyebut persoalan tersebut kini telah jelas dan terdata.
Ia menjelaskan bahwa sebagian dana mengendap karena mekanisme cash management, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang muncul akibat selisih antara pagu dan nilai proyek, serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
“Saya kira itu sudah clear ya. Jadi, simpanan yang ada di bank itu cash management ada yang karena SILPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek,” ujarnya.
Saat ditanya apakah nilai simpanan tersebut masih berada di kisaran Rp200 triliun, Bima Arya menyebut ada koreksi data akibat sejumlah kesalahan input yang sebelumnya terjadi.
“Ada beberapa yang dikoreksi karena ada salah input. Sudah disampaikan Pak Menteri juga,” ujarnya.
Jurnalis: Ant
Editor: Sekar S