SEMARANG, Lingkar.news – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) menanggapi desakan pencopotan Bupati Pati Sudewo dari keanggotaan yang mencuat dalam demo di depan Gedung DPRD Pati, Jumat, 19 September 2025.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati terkait desakan pencopotan Bupati Sudewo dari kader partai.
“Walaupun kemarin Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati, Pak Hardi, sudah menyampaikan secara lisan kepada kami tentang aspirasi masyarakat saat demo, karena beliau juga menemui massa aksi. Namun surat resmi masih dalam proses,” ujar Heri yang akrab disapa Heri Londo saat ditemui di Semarang, Minggu, 21 September 2025.
Heri memastikan bahwa DPD Gerindra Jateng akan segera menindaklanjuti jika surat resmi dari DPC Gerindra Pati telah diterima. Ia menyebut pemanggilan terhadap Ketua DPC Gerindra Pati juga akan dilakukan untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
“Kalau suratnya masuk besok Senin (22 September 2025), saat itu juga kita langsung panggil Pak Hardi. Nanti berdasarkan pertimbangan, kalau memang harus diteruskan ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat) di Jakarta, ya akan kita teruskan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait perkembangan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati yang tengah membahas pemakzulan terhadap Bupati Sudewo, Heri menekankan pentingnya transparansi dalam proses tersebut.
“Hari ini transparansi harus muncul. Sebagai pejabat publik memang harus mau dievaluasi terus-menerus. Contohnya di DPRD Provinsi kemarin juga sudah ada keputusan pimpinan untuk menurunkan tunjangan,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat Pati yang aktif mengawal proses pansus. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses demokrasi, selama dilakukan secara tertib dan sesuai hukum.
“Penyampaian aspirasi itu hak masyarakat, tapi jangan sampai menimbulkan kerusuhan. Sesuai arahan Pak Prabowo, pejabat publik memang harus mendengarkan rakyat. Masukan-masukan dari masyarakat justru bisa menjadi formulasi kebijakan berikutnya,” pungkasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid