LINGKAR JABAR

Transparansi Seleksi Sekda Pati Dipertanyakan, Daftar Pendaftar Tak Dibuka

PATI, Lingkar.news — Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk pengisian kursi Sekda Pati definitif menuai sorotan publik.

Di tengah persaingan empat pejabat yang dinyatakan lolos administrasi, kebijakan panitia yang tidak mempublikasikan keseluruhan data pendaftar memicu kritik terkait transparansi.

Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Nomor 02/P.PANSEL-JPTP.PATI/XI/2026 yang ditandatangani Ketua Pansel Sumarno pada Senin (9/11/2026), empat nama dipastikan melaju ke tahap uji kompetensi di UNS Inn Hotel Surakarta pada Kamis (12/11). Mereka adalah Jumani, Rekso Suhartono, Tulus Budiharjo, dan Siti Subiati.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pati, Sri Yatun, membenarkan bahwa keempat pejabat tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditentukan.

“Ya, ini sudah tahap administrasi dan yang memenuhi empat itu njih. Tanggal 12 nanti uji kompetensi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Seleksi Sekda Pati di Tengah Sorotan Politik

Kendati tahapan seleksi terus bergulir, keputusan untuk menyembunyikan identitas pendaftar lain yang tidak lolos seleksi menuai tanda tanya besar.

Padahal, di tengah dinamika dan situasi politik di Pati saat ini yang tengah menuai banyak sorotan publik, keterbukaan informasi mengenai siapa saja pejabat yang mendaftar, alasan kegagalan administrasi, hingga hasil penelusuran rekam jejak dinilai merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya.

Persaingan bursa Sekda Pati sendiri sebenarnya diisi oleh figur-figur dengan latar belakang kuat.

Mulai dari Jumani yang berpengalaman sebagai mantan Sekda Pati (kini Staf Ahli Bupati), Rekso Suhartono selaku Kepala Dinporapar yang juga adik mantan Sekda Pati Suharyono, Tulus Budiharjo selaku Kepala DLH, hingga Siti Subiati yang masih mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Sekda Pati.

Namun, absennya transparansi penuh terhadap data pendaftar dikhawatirkan dapat mencederai asas keterbukaan dalam penjaringan jabatan puncak birokrasi pemerintahan kabupaten tersebut.

(Fahtur Rohman/Asih)

Exit mobile version