JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam menjamin kualitas dan keamanan menu dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Charles menanggapi terulangnya kasus siswa keracunan setelah menyantap menu MBG di sejumlah daerah.
Menurut Charles, BGN tidak boleh menutup mata dan terlalu mengejar jumlah penerima manfaat MBG setelah memiliki alokasi anggaran yang besar.
“Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri,” kata Charles di Jakarta, Minggu, 27 Juli 2025.
Dia juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu telah disepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penyediaan MBG di seluruh daerah.
“Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat,” katanya.
Menurutnya, BGN melalui seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia harus menjamin kesehatan raga anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima makan bergizi gratis (MBG) mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
Di hadapan para pemimpin partai politik dan sejumlah pejabat negara di Jakarta, Rabu malam, 23 Juli 2025, Prabowo menyebut bahwa belum lama ini dirinya menerima laporan penerima manfaat MBG sejauh ini mencapai 6,7 juta orang.
“Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat,” kata Prabowo saat menghadiri acara HUT PKB di Jakarta.
Jurnalis: Ant/Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Rosyid