JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah mengalokasikan Rp722,6 triliun untuk anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan hal tersebut pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Dari total anggaran tersebut, salah satunya akan dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah.
“Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa,” kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025.
Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang Pakai Dana BOS Daerah
Presiden Jokowi menjelaskan, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia serta untuk pengembangan riset.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024 Presiden Jokowi juga memaparkan sejumlah bantuan perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat ekonomi bawah, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Keluarga Harapan, dalam 10 tahun kepemimpinannya.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat selama sepuluh tahun pemerintahannya.
Perhimpunan Guru: Program Makan Siang Gratis Jangan Pakai Dana BOS
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar selama sepuluh tahun ini untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Kepala Negara juga merinci anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun ini sebesar Rp225 triliun untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.
Kemudian, anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama 5 tahun ini telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)