LINGKAR JABAR

Pilkades Serentak Jateng 2026 Boleh Pakai Perda Lama, Cek Jadwalnya

SEMARANG, Lingkar.news – Pemerintah kabupaten di Jawa Tengah tetap diperbolehkan menggelar Pilkades Serentak Jateng 2026 menggunakan peraturan lama bagi daerah yang belum merampungkan penyesuaian regulasi baru.

Kebijakan masa transisi ini diterapkan demi memastikan maraton pesta demokrasi di 1.231 desa yang tersebar di 12 kabupaten tetap berjalan sesuai jadwal hingga pertengahan Desember mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Jawa Tengah, Nadi Santoso, Rabu (18/11/2026), menegaskan bahwa penerapan sistem Pemilihan Kepala Desa pada 2026 dan 2027 memang belum sepenuhnya memakai produk hukum daerah yang baru.

Daerah yang belum menetapkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup), katanya, dapat merujuk pada ketentuan pusat sebagai payung hukum sementara, sepanjang aturan lama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Masih bisa menggunakan PP nomor 16 tahun 2026 bagi yang belum menetapkan Perda dan Perbup yang baru. Ketentuan Perda Perbup yang lama masih boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 tahun 2024 dan PP karena belum seluruhnya mempunyai penyesuaian Perda dan Perbup,” ujar Nadi.

Penyesuaian regulasi daerah ini berkaitan erat dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa, yang mengatur sejumlah poin krusial seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun serta mekanisme penyelesaian apabila hanya terdapat calon tunggal.

Berdasarkan data Dispermades Jateng, baru enam kabupaten yang tercatat telah menetapkan Perda penyesuaian terkait Pilkades, yakni Wonogiri, Klaten, Wonosobo, Jepara, Pemalang, dan Grobogan.

Sementara itu, untuk aturan teknis turunan berupa Perbup baru, sejauh ini baru Kabupaten Wonogiri dan Wonosobo yang telah menetapkannya.

Jadwal Lengkap Maraton Pilkades Serentak Jateng 2026 hingga 2027

Dengan adanya kelonggaran regulasi di masa transisi tersebut, rangkaian Pilkades Serentak Jateng 2026 dipastikan tetap bergulir secara bertahap.

Pesta demokrasi tingkat desa ini telah diawali oleh Kabupaten Magelang di 49 desa pada 25 Oktober 2026, disusul Temanggung pada 29 Oktober (14 desa), Jepara pada 3 November (24 desa), Pemalang pada 9 November (173 desa), serta Pekalongan pada 18 November (34 desa).

Bagi masyarakat di tujuh kabupaten berikutnya, gelombang pencoblosan akan terus berlanjut hingga akhir tahun dengan rincian jadwal sebagai berikut:

  • 25 November 2026: Kabupaten Wonosobo (166 desa) dan Kabupaten Wonogiri (50 desa).
  • 10 Desember 2026: Kabupaten Purbalingga (184 desa), Kabupaten Sukoharjo (126 desa), dan Kabupaten Grobogan (223 desa).
  • 14 Desember 2026: Kabupaten Semarang (140 desa) dan Kabupaten Cilacap (48 desa).

Selanjutnya, maraton Pilkades di Jawa Tengah akan berlanjut jauh lebih masif pada 2027, yakni mencakup 1.827 desa pada semester pertama (Januari–Juni) dan 2.748 desa pada semester kedua (Juli–Desember).

Fenomena Calon Tunggal dan Anggaran Miliaran Rupiah

Di tengah masa transisi aturan baru tersebut, Nadi membeberkan bahwa dinamika calon tunggal mulai terlihat dalam pelaksanaan Pilkades yang sudah berjalan, seperti di Kabupaten Magelang.

Tercatat terdapat lima desa di Magelang yang diikuti calon tunggal dan seluruhnya memenangkan kontestasi melawan kotak kosong.

Lebih lanjut, dari sisi pembiayaan, penyelenggaraan Pilkades serentak ini turut ditopang kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan lima kabupaten tercatat mengalokasikan pagu anggaran mencapai miliaran rupiah.

“Masing-masing desa memperoleh alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkades dari APBD setiap kabupaten dan juga APBDes. Makanya alokasi anggarannya disesuaikan dengan jumlah desanya,” katanya.

Pagu anggaran tertinggi ditempati Kabupaten Grobogan sebesar Rp7 miliar dengan alokasi Rp25 juta per desa, diikuti Kabupaten Semarang Rp6,1 miliar (pagu Rp43 juta per desa), dan Kabupaten Cilacap Rp2,3 miliar (rata-rata Rp31 juta hingga Rp69 juta per desa). Berikutnya adalah Kabupaten Pekalongan sebesar Rp1,09 miliar (Rp32 juta per desa) serta Kabupaten Wonogiri sebesar Rp1 miliar (Rp20 juta per desa).

Meski belum melakukan pemetaan khusus terkait titik rawan konflik maupun potensi politik uang, Dispermades Jateng berharap seluruh tahapan pemilihan tetap terjaga kondusivitasnya.

“Saya juga berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilih sebagai masyarakat sehingga dapat memperoleh pemimpin yang baik. Dan semoga ini bisa berjalan dengan aman, damai, kemudian transparan, demokratis, dan tentunya integritas dari baik calon maupun pemilih,” imbuhnya.

(Rizky Syahrul / Asih)

Exit mobile version