BATAM, Lingkar.news – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan kembali kepala daerah serta aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, khususnya untuk kepentingan pengobatan dan urusan dinas, seiring dengan membaiknya situasi keamanan nasional.
“Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Sumatera yang digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 21 September 2025.
Menurut Tito, izin perjalanan akan tetap melalui proses pertimbangan, terutama bagi kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan dinas luar negeri. Namun, untuk keperluan medis, ia menyatakan akan memberikan kelonggaran.
“Dan itu untuk (perjalanan) dinas, untuk berobat fine (bolehlah),” tegasnya.
Sebelumnya, Mendagri sempat melarang sementara perjalanan luar negeri bagi pejabat daerah karena kondisi keamanan yang sempat memanas akibat gelombang aksi demonstrasi nasional pada 25-29 Agustus 2025.
Aksi tersebut tercatat terjadi di hampir seluruh wilayah, melibatkan 35 provinsi, meski sebagian besar berlangsung aman dan terkendali.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irawan, menjelaskan bahwa larangan tersebut bersifat sementara dan kini telah disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
“Tadi beliau (Mendagri-red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan,” kata Benny.
Ia juga menambahkan, kehadiran Mendagri di Batam merupakan bagian dari kunjungan kerja khusus, dimulai dengan menghadiri acara konsolidasi di forum KAHMI sebagai pembicara utama pada Sabtu, 20 September 2025, dan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Sumatera pada Minggu, 21 September 2025.
“Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera,” terang Benny.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Mendagri memberikan sejumlah arahan penting kepada kepala daerah se-Sumatera, antara lain mengenai stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, serta pengelolaan fiskal daerah secara akuntabel dan berkelanjutan.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid